Sumber :
- Businessinsider
VIVA.co.id
- Korea Selatan mengkonfirmasi keinginannya untuk menjadi negara tuan rumah dalam konferensi Departemen Informasi Publik (DPI) atau organisasi non-pemerintah (NGO) ke-66.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Naik Uber Saat Mabuk Ditagih Ongkos Rp23 Juta
Baca Juga :
Heboh Bule Nyanyikan Lagu Gombloh dengan Merdu
Rencananya, konferensi akan dilaksanakan di Gyeongju pada 30 Mei hingga 1 Juni 2016. Demikian keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id dari Departemen Informasi Publik PBB, Sabtu, 19 Maret 2016.
Baca Juga :
Merasa Gatal, Ternyata Ada 26 Kecoa di Telinga
"Konferensi ini akan dilaksanakan dengan tema Pendidikan bagi kewarganegaraan dunia: bersama-sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Inilah pertama kalinya konferensi DPI/NGO diadakan di Asia,” demikian dikutip dari siaran pers.
Disebutkan, konferensi itu akan memberi peluang unik bagi NGO yang ikut serta untuk berdiskusi dengan masyarakat madani, diplomat, pejabat PBB, ahli kebijakan, ilmuwan, edukator, pebisnis, serikat pekerja, anggota parlemen, otoritas daerah, dan pihak lainnya dari seluruh dunia, mengenai masalah penting yang relevan.
Konferensi tersebut fokus menciptakan dan memperkuat kemitraan global, guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang baru saja diadopsi.
“Dukungan masyarakat madani secara keseluruhan, beserta NGO dan akademisi secara khusus, sangat penting agar kita bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Maher Nasser, Direktur Divisi Penjangkauan di Departemen Informasi Publik PBB.
Sementara, ketua konferensi telah ditetapkan melalui proses nominasi online global. Scott Carlin, merupakan seorang dosen tetap geografi di Long Island University dan Yukang Choi, CEO NGO Korea Selatan yang bernama Dream Touch for All. Ia akan berbagi tanggung jawab membimbing proses perencanaan konferensi dan konsultasi multi pemangku kepentingan mengenai dokumen hasil konferensi.
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Disebutkan, konferensi itu akan memberi peluang unik bagi NGO yang ikut serta untuk berdiskusi dengan masyarakat madani, diplomat, pejabat PBB, ahli kebijakan, ilmuwan, edukator, pebisnis, serikat pekerja, anggota parlemen, otoritas daerah, dan pihak lainnya dari seluruh dunia, mengenai masalah penting yang relevan.
