- REUTERS/Faisal Mahmood
VIVA.co.id – Pengungkapan dokumen Panama Papers menyebutkan nama berbagai pemimpin dunia. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan keluarganya disebut juga.
Hussain, anak laki-laki Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif membantah temuan yang dipublikasikan oleh Dokumen Panama. Ia mengatakan keluarganya tak melakukan hal yang salah.
Bocoran tersebut sangat sensitif bagi pemerintah Pakistan yang mendapat US$6,6 miliar dari paket bailout IMF, dan memiliki rasio pajak 11 persen dari PDB, termasuk yang terendah di dunia.
Kebocoran yang terdiri dari 11,5 juta dokumen dari firma hukum Mossack Fosenca, yang berbasis di Panama menunjukkan bagaimana beberapa orang paling kuat di dunia telah mengelola keuangan mereka secara rahasia.
Dari kebocoran Panama Papers itu, tiga anak Nawaz Sharif, yaitu Maryam, Hassan dan Hussain disebutkan dengan catatan yang menunjukkan kepemilikan mereka pada properti elite di London.
"Nawaz Sharif tak memiliki perusahaan sendiri, namun memiliki perusahaan atas nama anaknya. Itu juga menimbulkan pertanyaan," ujar Umar Cheema, dari Pusat Laporan Investigasi di Pakistan, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin, 4 April 2016.
Pusat Laporan Investigasi tersebut menjadi bagian dari Konsorsium Investigasi Jurnalis Independen, yang telah menghabiskan waktu selama berbulan-bulan sebelum dokumen tersebut dirilis pada Minggu, 3 April 2016.
"Ada sekitar 200 orang Pakistan yang tercantum namanya dalam laporan tersebut. Mereka ada yang berprofesi sebagai pengacara, anggota dewan, dan beberapa orang dari perangkat hukum," kata Cheema.
Merespons temuan ini, pemimpin oposisi Pakistan, Imran Khan segera menyerukan untuk melakukan tindakan melawan Perdana Menteri Nawaz Sharif.
"Kami mendapat bukti yang mengekspose kekayaan perdana menteri di luar negeri," ujar Cheema. Khan juga menyerukan agar pengawas akuntabilitas negara, otoritas pajak, dan komisi pemilihan harus segera mengambil tindakan.
Namun Hussein membantah temuan Panama Papers. "Kami tak melakukan hal yang salah. Apartemen itu milik kami dan perusahaan di luar negeri juga milik kami," katanya.
Menteri Komunikasi dan Informasi Pakistan Pervez Rashid juga membantah keterlibatan anak-anak perdana menteri dalam kejahatan tersebut.
Ali Nadir, seorang finansial analis mengatakan, menggunakan perusahaan asing di luar negeri, dalam beberapa hal, dibolehkan.
"Namun saya yakin, pemimpin politik dan bisnis sulit ditekan untuk melakukan pertahanan pribadi dalam melakukan perbaikan di seluruh dunia untuk melakukan hal yang lebih baik dalam mengelola uang, penggelapan pajak, pencucian uang, dan korupsi," ujarnya.
Panama Papers menjadi ramai setelah kebocoran dokumen itu mengungkapkan bagaimana pemimpin politik dan bisnis di berbagai negara melakukan upaya untuk mengelola kekayaan mereka. (ase)
