- Reuters/Erik De Castro
VIVA.co.id – Kedutaan Besar Filipina di Beijing, China, memperingatkan warga negaranya untuk berhati-hati terhadap kemungkinan ancaman yang ada dan menghindari perdebatan politik terkait dengan hasil putusan Pengadilan Arbitrase Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag, Belanda.
Melansir situs Mb, Rabu, 13 Juli 2016, dalam surat elektronik (surel / email) ke seluruh warga Filipina yang tersebar di China, pihak kedubes mengingatkan mereka untuk terus bermawas diri dan disarankan untuk tidak menghadiri diskusi publik yang membicarakan isu politik.
"Jangan bergabung dalam diskusi politik, utamanya di jejaring media sosial," demikian keterangan yang tertera dalam surel.
Selain itu, pihak kedubes mendesak warganya untuk terus membawa kartu identitas dan melaporkan setiap ancaman yang diterima, baik ke Kedutaan Besar Filipina maupun Kepolisian China.
Peringatan ini dilakukan menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan para nasionalis China. Aksi ini secara diam-diam didukung oleh pihak berwenang dan tersebar.
Lebih dari 20 polisi China dalam posisi berjaga-jaga di luar Kedutaan Besar Filipina sejak Selasa kemarin.
Sebelumnya, aksi serupa pernah dilakukan China pada 2012. Kala itu, Jepang secara sepihak menasionalisasi beberapa pulau yang disengketakan yang dikenal sebagai Pulau Diaoyu di China dan Pulau Senkaku di Jepang di Laut China Timur.
Dalam aksinya di kota-kota besar Jepang, mereka menyerang fasilitas diplomatik dan sektor bisnis negeri itu. Mereka juga melecehkan individu Jepang dan membalikkan kendaraan merek Jepang.
