Sumber :
- Reuters/Erik De Castro
VIVA.co.id
- Tanpa tedeng aling-aling, Presiden Filipina Rodrigo Duterte merilis 160 nama pejabat yang terlibat dalam perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.
Ia menyebut kalau pengungkapan nama-nama pejabat yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, wali kota, anggota parlemen, militer dan polisi ini sebagai "pandemi".
Mantan Wali kota Davao ini pun bersumpah untuk mempertahankan kebijakan "tembak di tempat" terhadap kelompok pengedar narkoba.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ia menyebut kalau pengungkapan nama-nama pejabat yang berasal dari kalangan hakim, jaksa, wali kota, anggota parlemen, militer dan polisi ini sebagai "pandemi".
Mantan Wali kota Davao ini pun bersumpah untuk mempertahankan kebijakan "tembak di tempat" terhadap kelompok pengedar narkoba.
"Saya tidak peduli tentang hak asasi manusia, percayalah. Mulut saya tidak memiliki proses hukum," ungkap Duterte, seperti dikutip situs
Aljazeera
, Senin, 8 Agustus 2016.
Ia juga membenarkan mengenai daftar nama-nama pejabat yang terlibat dalam jaringan narkoba yang menyebutnya sebagai "narco-politics" tersebut.
"Saya tegaskan untuk perang. Ini saya sampai hingga hari terakhir masa jabatan. Itu pun kalau saya masih hidup," tegas Duterte.
Menurut laporan Kepolisian Nasional Filipina, lebih dari 500 ribu orang telah menyerah diri kepada pemerintah daerah dan berjanji untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang.
Duterte mengatakan para pejabat pemerintah yang menggunakan posisinya karena "main-main" dengan narkoba akan merasakan akibatnya.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terdaftar agar menyerahkan diri atau diburu oleh aparat penegak hukum.
"Ini benar-benar krisis, dan bahkan bukan epidemi lagi melainkan sudah pandemi. Bahaya narkoba telah menyebar seperti api, dan ini sangat menakutkan," paparnya.
Duterte mengatakan, tidak ada unsur balas dendam dalam pengungkapan nama-nama pejabat yang terlibat.
Namun, lanjut dia, lebih kepada pengungkapan kebenaran tentang kondisi negara yang kini tengah terpuruk.
"Anda adalah penegak hukum dan Anda membiarkan diri Anda dimanfaatkan," katanya.
Sekitar 800 orang telah tewas sejak Duterte memenangkan pemilihan presiden pada 9 Mei lalu, termasuk di antaranya, 200 orang yang dibunuh akibat insiden main hakim sendiri.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya tidak peduli tentang hak asasi manusia, percayalah. Mulut saya tidak memiliki proses hukum," ungkap Duterte, seperti dikutip situs
