- VIVA.co.id/Dinia Adrianjara
VIVA.co.id – Salah satu isu HAM yang kerap disoroti dunia internasional terhadap Indonesia adalah catatan HAM di Papua dan Papua Barat. Beberapa waktu lalu, perwakilan negara Kepulauan Pasifik dalam sidang Majelis PBB, mengeluarkan pernyataan keras mengenai hal ini.
Indonesia sebagai anggota PBB secara berkala melaporkan perkembangan dan implementasi perbaikan HAM di Papua. Hal ini tertuang dalam laporan Tinjauan Periodik Universal (UPR) sebagai bagian dari mekanisme Dewan HAM PBB yang dibuat sebagai suatu proses reformasi PBB.
"Saya tegaskan bahwa dari 150 rekomendasi yang kita terima di bawah mekanisme UPR, rekomendasi mengenai Papua hanya lima. Ini bukan mengecilkan, tapi kita melihatnya secara proporsional bahwa betul ada permasalahan di sana dan pemerintah sedang melakukan berbagai upaya," ujar Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, dalam kegiatan Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan UPR di Jakarta, Rabu 14 Desember 2016.
Mengenai penanganan permasalahan di Papua Barat, Dicky menyatakan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah membentuk tim yang sedang bekerja untuk menangani hal ini. Masyarakat Indonesia pun diminta untuk lebih optimis dalam penyelesaian masalah HAM di Papua.
Menanggapi kritikan dan sorotan berbagai negara, seperti dari negara Kepulauan Pasifik, Kemlu juga telah menjelaskan mengenai situasi di Papua secara proporsional. Segala bentuk kritikan dan masukan ini nantinya akan digunakan sebagai masukan bagi perbaikan terus menerus tidak hanya di Papua, tetapi juga di dunia.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshal, Tuvalu dan Tonga menyatakan prihatin atas provinsi, yang terletak di bagian barat Pulau Papua Nugini yang merupakan rumah bagi sebagian besar populasi warga Melanesia.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare mengatakan, dugaan pelanggaran HAM di provinsi Papua Barat terkait dengan dorongan untuk memerdekakan diri.
Komentar ini mendapatkan respons yang kuat dari delegasi Indonesia, Nara Masista, yang mengatakan kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.
Papua Barat adalah kawasan yang merupakan bekas koloni Belanda. Papua Barat telah berada di bawah pemerintahan Indonesia sejak 1969 melalui sebuah referendum kontroversial yang diawasi oleh PBB. Pendukung kemerdekaan mengatakan pemungutan suara itu, yang juga dikenal sebagai Pepera tidak sah dan karenanya referendum kedua mengenai kemerdekaan wilayah itu perlu diadakan.
(mus)
Demo Sempat Ricuh, Mobil Komando Buruh Ditabrakan ke Kawat Berduri
Dalam aksi ini, massa buruh menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai cacat hukum.
