- VIVA.co.id/Kemlu RI
VIVA.co.id – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pernyataan tegas Indonesia berkaitan dengan hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Ia menyatakan bahwa penghormatan HAM mutlak untuk semua orang, termasuk kelompok etnis Muslim Rohingya di Rakhine, dan harus dilakukan melalui pendekatan intensif.
Pernyataan ini diungkapkannya ketika mengikuti ASEAN Retreat di Yangoon, Myanmar, Senin, 19 Desember 2016.
Dalam pertemuan tersebut, Retno kembali menegaskan keprihatinan Indonesia dan pentingnya mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine. Secara khusus, ia juga meminta agar penghormatan dan perlindungan HAM dijunjung tinggi.
Tak hanya itu, mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini meminta pemerintah Myanmar supaya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine dibuka secara luas bagi anggota ASEAN.
Dari sikap Indonesia, Retno mengaku siap memberikan bantuan peningkatan kapasitas di berbagai bidang. "Indonesia siap memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk polisi dan militer. Kami juga siap memfasilitasi kegiatan interfaith dialogue untuk mendukung upaya rekonsiliasi di Rakhine," ungkap Retno, melalui keterangan persnya.
Atas usulan Indonesia ini seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN menyambut baik dan diminta untuk melakukan pertemuan regular terkait perkembangan di Rakhine.
Langkah tersebut dipandang dapat membantu memberikan gambaran situasi sebenarnya di Rakhine, sehingga ASEAN dapat memberikan bantuan secara tepat.
“Kita berkumpul di Yangoon sebagai satu keluarga ASEAN. Saya mendorong semua anggota ASEAN untuk mendukung dan membantu Myanmar secara konstruktif dalam mengatasi situasi kompleks di Rakhine," jelas Retno.
Sebelumnya terjadi serangan di pos keamanan pada 9 Oktober 2016. Kini, situasi di Rakhine relatif tenang dan berbagai kebijakan, termasuk pembentukan empat komite untuk menuntun pembangunan inklusif di Rakhine, telah diambil.
Keempat komite tersebut meliputi komite yang bertanggung jawab untuk penguatan hukum, keimigrasian dan kewarganegaraan, pembangunan ekonomi dan sosial, serta kerjasama pembangunan dengan PBB dan organisasi internasional.
Untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas, Myanmar membentuk Tim Investigasi Nasional yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan.
Usai dari Yangoon, Retno akan bertolak menuju Dhaka, Bangladesh, untuk melakukan pertemuan bilateral pada 20 Desember. Pertemuan ini melanjut pembahasan masalah pengungsi di perbatasan Bangladesh dan Myanmar.
(ren)
