- Viva.co.id/Dinia Adrianjara
VIVA.co.id – Tatanan internasional maupun hubungan antar negara terus mengalami evolusi yang sangat cepat. Tapi Indonesia akan terus melakukan negosiasi damai.
Hal ini, kata Menlu Retno, dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan, atau biasa disebut balance of power, maupun stabilitas keamanan dan perdamaian, baik di kawasan ASEAN maupun di dunia. Prinsip dan norma hukum internasional menjadi landasan yang amat dibutuhkan untuk mengatur tata krama dalam hubungan antar negara.
"Pemahaman akan hukum internasional sangatlah penting. Kebetulan, kami (para diplomat) tidak memiliki latar belakang di bidang hukum, tapi kami selalu memakai 'tools' pemahaman hukum internasional melalui pengalaman kami dalam menjalankan diplomasi," kata Menlu Retno di Gramedia Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 27 Januari 2017.
"Kita (warga Indonesia) sudah tahu di kawasan Asia ada kasus over leaping claims, tepatnya di wilayah Laut Cina Selatan. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh kedua negara (Cina dan Filipina) dan mereka tidak dapat menahan diri, sengketa ini berpotensi menciptakan konflik besar," Retno melanjutkan.
Sebagai negara yang mencintai perdamaian dan tak terlibat dalam konflik di wilayah Laut Cina Selatan, Indonesia terus berupaya untuk memimpin dengan memberi contoh. Selain itu, Indonesia juga terus memegang teguh prinsip good fences make good neighbours (perbatasan yang baik akan menciptakan tetangga yang baik).
Oleh karena itu, kata Retno, Indonesia menjadikan percepatan negosiasi penetapan batas maritim dan batas darat sebagai salah satu prioritas politik luar negerinya.
"Dengan menetapkan perbatasan yang pasti dengan negara tetangga melalui perjanjian internasional, Indonesia akan memperlihatkan ke dunia bahwa kita bisa selesaikan permasalahan batas wilayah dengan damai. Sekali lagi, menyelesaikan batas wilayah dengan damai," ujarnya.
Selain itu, melalui berbagai protes, baik melalui ASEAN dan forum-forum regional lainnya, Indonesia selalu menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip dan norma hukum internasional. Caranya, dengan memperhatikan berbagai trakat atau perjanjian internasional lainnya seperti Unclos. (ase)
