Malaysia Nyatakan Bandara Kuala Lumpur Bebas Racun
- REUTERS/Damir Sagolj
VIVA.co.id – Malaysia menyatakan Bandara Internasional Kuala Lumpur aman dan bersih dari zat racun mematikan, pada Minggu, 26 Februari, pascapembunuhan Kim Jong-nam dua minggu lalu.
Mengutip situs Channel News Asia, Senin, 27 Februari 2017, setelah kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dibunuh di ruang keberangkatan bandara, area tersebut sempat disterilkan guna penyelidikan polisi.
Isolasi dilakukan karena otoritas khawatir zat racun yang digunakan untuk membunuh Jong-nam menyebar di sekitar lokasi kejadian. "Kami mengonfirmasi tidak ada bahan berbahaya. KLIA2 bebas dari segala bentuk kontaminasi racun dan kami nyatakan sebagai zona aman," ujar Kepala Kepolisian Selangor, Abdul Samah Mat.
Personel pertahanan sipil, yang mengenakan setelan hazmat, menyebar ke dalam bandara untuk pemeriksaan terakhir pada pukul 01.30 waktu Malaysia. Saat itu, tim dilengkapi dengan masker gas dan mesin deteksi khusus.
Mereka juga didampingi oleh para ahli forensik dan pejabat dari Badan Perizinan Energi Atom Malaysia. Sebagian besar aula keberangkatan terminal ditutup menggunakan pita polisi. Setelah itu, penyelidikan dimulai selama 75 menit untuk "menyapu" jejak racun.
Pihak berwenang mengatakan dua toilet perempuan dan daerah terkait lainnya tak luput dari pemeriksaan. Seorang mahasiswa bernama Hariz Syafiq (21) dijadwalkan mengambil penerbangan domestik saat pembunuhan berlangsung.
"Ya, aku sedikit khawatir. Mengapa mereka tidak mengkarantina bandara? Ini agak aneh," katanya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Malaysia, Subramaniam mengatakan, pihaknya menemukan senyawa yang merusak saraf, VX, di lokasi kejadian.
Bahan ini telah dikonfirmasi dengan hasil otopsi Rumah Sakit Kuala Lumpur yang mengungkapkan bahan kimia ini menyebabkan kelumpuhan sangat serius, serta menyebabkan kematian dalam waktu yang sangat singkat.
Ketegangan Memanas, Artileri Korea Utara Terlihat di Dekat Perbatasan
Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan meningkat pekan ini setelah Pyongyang mengirim surat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
