- REUTERS/Soe Zeya Tun
VIVA.co.id – Utusan Khusus PBB di Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan bahwa Myanmar kemungkinan besar sedang berupaya untuk "mengusir" semua etnis Rohingya dari wilayah negara. Hal ini memicu seruan penyelidikan tingkat tinggi atas dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Lee mengungkapkan bahwa pembersihan penuh menjadi tujuan akhir dari penindasan dan kekerasan mengerikan yang dialami etnis minoritas tersebut. Ia menyebutkan, selama operasi militer pun banyak bayi dan perempuan yang menjadi korban.
"Bukti menunjukkan pemerintah mungkin mencoba untuk mengusir penduduk Rohingya dari wilayah Myanmar," kata Lee, Utusan Khusus HAM PBB, seperti dilansir The Guardian, Selasa, 14 Maret 2017.
Sejak Oktober 2016 lalu, pihak militer diduga telah melancarkan tindakan keras terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine Utara, setelah serangan oleh militan di beberapa pos perbatasan.
Untuk menghadapi hal ini, Lee mengusulkan kepada Dewan HAM untuk memulai penyelidikan tingkat tertinggi PBB atau Komisi Penyelidik (COI), untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Rakhine yang terjadi sejak 2012-2014 itu.
Kendati demikian, beberapa pemain kunci global, termasuk Uni Eropa, belum mendukung seruan Lee karena adanya kekhawatiran bahwa penyelidikan PBB yang memberatkan. Mungkin akan mengancam berlangsungnya pemerintahan demokrasi yang masih rapuh di negara itu.
Aun San Suu Kyi, State Counsellor Myanmar, baru saja mengambil alih pemerintahan Myanmar tahun lalu setelah selama puluhan tahun dipimpin oleh junta militer. Suu Kyi menolak dengan keras adanya usulan penyelidikan PBB dan bersikeras bahwa negara dapat melakukan penyelidikan secara independen.
Meski mengakui bahwa penyelidikan internasional akan menganggu kestabilan Myanmar, namun Lee bersikeras bahwa penyelidikan internasional akan lebih menghasilkan fakta. Dia juga mengatakan kepada dewan bahwa penyelidikan internal pemerintah sudah terbukti tidak memadai. (ase)
