Berantas Illegal Fishing, RI Minta Bantuan Prancis
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo juga menyoroti persoalan ilegal fishing atau pencurian ikan. Dimana, di perairan Indonesia saat ini masih terus terjadi.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Francois Hollande, Presiden Jokowi mengatakan, illegal fishing diarahkan sebagai bentuk kejahatan transnasional.
"Indonesia telah meminta kerja sama dalam memerangi IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing termasuk menjadikan IUU fishing sebagai transnational organized crime," kata Presiden Jokowi, dalam keterangan pers bersama, di ruang Credential Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 29 Maret 2017.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjelaskan, kerja sama kemaritiman dengan Prancis itu karena memiliki zona ekonomi ekslusif yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Selama ini, menurut Susi, kerja sama kementerian yang ia pimpin sudah berlangsung dan kini ditingkatkan lagi.
"Jadi minta sama-sama meningkatkan keamanan bersama. Kerja sama koordinasi IUU fishing, minta mereka support kita juga untuk mengangkat IUU fishing sebagai transnational organized crime," ucap Susi di Istana.
Pihak Prancis, kata Susi, ingin melihat seperti apa satelit yang dimiliki oleh Indonesia. Melalui itu, kerja sama kedua negara dalam pengawasan akan ditingkatkan, terutama dalam hal pencurian ikan atau illegal fishing.
"Satelit bersama, pengawasan bersama, kerja sama, koordinasi pengamanan, karena laut dia dengan laut kita kan sama. Tukar informasi, tukar data satelitnya kita tukeran," kata Susi. (mus)
DPR Soroti Minimnya Kontribusi Sektor Perikanan: Marak Illegal Fishing dan Penyelundupan Hasil Laut
RI memiliki potensi sumber daya alam atau SDA kelautan yang melimpah. Tapi, belum bisa dioptimalkan.
