Satu dari Lima Anggota DPR Inggris Terlibat Nepotisme

Bendera Inggris berkibar di depan gedung Parlemen.
Sumber :
  • Reuters/Rob Stodhart

VIVA.co.id – Ternyata nepotisme bukan hanya isu di Indonesia. Di Inggris praktik nepotisme bahkan dilakukan oleh anggota parlemen.

img_title DPR Endus Adanya Nepotisme dalam Penempatan Pegawai OJK

Badan Pengamat dan Pengatur Dana Parlemen Inggris (IPSA) merilis data terbaru soal kelakuan para anggota parlemen. Mereka memunculkan data, satu dari lima anggota parlemen mempekerjakan anggota keluarganya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Data terbaru yang dirilis oleh IPSA menyebutkan, dari 589 anggota lama, 122 diantaranya mengaku mempekerjakan anggota keluarganya di parlemen. Padahal anggota keluarga yang mereka pekerjakan itu digaji menggunakan uang pajak rakyat.

img_title Ekonom Ungkap Rentannya Aturan Penilaian Bisnis di Danantara

Diberitakan oleh BBC, 31 Juli  2017, praktek ini dilarang untuk anggota baru parlemen. 61 anggota baru yang mendapatkan kursi mereka dalam pemilihan umum 8 Juni lalu tidak diperbolehkan melakukan hal serupa.  Pelarangan tersebut sudah dilakukan oleh IPSA pada bulan Maret lalu. Lembaga ini mengatakan, praktik mempekerjakan keluarga sendiri sudah keluar dari garis tata kerja modern, dan tidak akan diperbolehkan bagi anggota parlemen baru di periode selanjutnya.

Alexandra Runswick, Direktur Unlock Democracy, yang rutin melakukan kampanye untuk mereformasi pemilu di Inggris, mengatakan larangan bagi anggota parlemen baru untuk mempekerjakan anggota keluarga mencerminkan kecemasan publik mengenai nepotisme dan penyalahgunaan uang rakyat. Namun ia memberi kesempatan agar terjadi periode transisi.

img_title Sudirman Said: Nepotisme Terang-terangan Dicontohkan Pimpinan Tertinggi Negara

"Sebaiknya diadakan periode transisi. Kendati pemilu terdahulu mengharuskan peraturan-peraturan ini diberlakukan tiga tahun lebih cepat dari perkiraan, akan tetapi, perlu ditetapkan tenggat waktu yang jelas. Jika anggota-anggota parlemen yang memekerjakan anggota keluarganya dianggap salah secara prinsip, maka kapan anggota parlemen tersebut pertama kali terpilih tidak relevan. Walaupun masuk akal untuk memberi perlindungan kepada karyawan, penting untuk kita bergeser ke pada aturan yang berlaku untuk semua anggota parlemen," ujarnya seperti dikutip dari BBC, 31 Juli 2017.

Setelah kasus skandal anggaran pada tahun 2010, anggota parlemen sempat marah karena diberlakukan pembatasan, yaitu hanya satu anggota keluarga saja yang boleh dipekerjakan. Larangan ini ditetapkan ketika Perdana Menteri Theresa May mengumumkan dilangsungkannya pemilihan umum yang dipercepat. Namun demikian, anggota parlemen dari periode sebelumnya diperbolehkan melanjutkan perjanjian kerja dengan anggota keluarga yang masih bekerja di Parlemen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Darren Hughes, Kepala Eksekutif Electoral Reform Society, menilai penghapusan praktek tersebut adil. "Dengan tingginya laju pergantian baik anggota parlemen maupun karyawan, jelas bahwa dalam beberapa siklus pemilihan berikutnya, aturan ini akan berlaku pada kebanyakan staf di Parlemen," ujarnya.

Ia juga meyakinkan, pemilih harus bisa percaya bahwa demokrasi kita dijalankan secara terbuka dan transparan dan mengajak publik menyambut langkah-langkah reformasi yang diambil para pejabat Parlemen. (ren)

Gubernur Banten Andra Soni didampingi Wagub Dimyati melantik pejabat

Adik Jadi Kepala Bapenda Banten, Wagub Dimyati: Kalau Kerja Enggak Benar, Copot!

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, membantah ada faktor nepotisme dari pengangkatan adiknya, Raden Berli Rizki Natakusumah sebagai Kepala Bapenda Banten.

img_title
VIVA.co.id
3 November 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut