- KCNA/via REUTERS
VIVA.co.id – Ketegangan antara AS dan Korea Utara meningkat lagi. Suasana kencang terasa saat Duta Besar Amerika untuk PBB menuduh Pyongyang memicu perang, setelah pengujian perangkat termonuklir yang lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima.
“Waktunya telah tiba untuk menghabiskan sarana diplomatik sebelum terlambat," kata Niki Haley dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, sebagaimana diberitakan Independent, Selasa 5 September 2017.
Menurut Haley, berbagai langkah yang telah dilakukan selama bertahun-tahun dan perundingan yang juga kerap gagal dilakukan, sudah cukup. Dia juga mengungkapkan pujian kepada berbagai negara yang menunjukkan 'persatuan yang tidak biasa,' ketika melewati sanksi atas Korut seperti pelarangan ekspor makanan laut, batu bara dan besi, sebagai pukulan bagi ekonomi Korut.
"Amerika akan melihat setiap negara yang melakukan bisnis dengan Korea Utara sebagai 'pemberi bantuan' kepada Kim, yang ingin diakui sebagai kekuatan nuklir," ujar Haley. "Amerika tidak menginginkan perang. Tapi kesabaran negara kita juga memiliki batasan," katanya menegaskan.
Uji coba nuklir terbaru Korut yang dilakukan pada tanggal 3 September kemarin, diduga merupakan sebuah bom hidrogen canggih untuk rudal jarak jauh. Uji coba itu kembali direspons dengan ancaman militer besar-besaran dari Amerika Serikat. "Setiap ancaman terhadap Amerika atau wilayahnya, termasuk Guam maupun sekutu kami, akan disambut dengan respon militer yang besar, sebuah respons yang efektif dan luar biasa," kata Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan, tes terakhir Korut sangat mendestabilkan keamanan regional. Sementara seorang pejabat AS juga mengatakan tak menampik bahwa uji coba Korut akhir pekan lalu adalah suatu tes perangkat nuklir yang canggih.
Menanggapi perilaku Korut, Korea Selatan tengah mempersiapkan latihan militer baru dengan sekutunya, Amerika Serikat. Korsel juga meningkatkan pertahanan rudal balistik sebagai tanggapan atas uji coba nuklir keenam Korea Utara.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan pada untuk membahas sanksi baru terhadap rezim Korut. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump meminta pengarahan tentang semua pilihan militer yang bisa dilakukan.
Dilansir Reuters, Senin 4 September 2017, Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa Angkatan Udara Korsel dan tentara melakukan latihan yang melibatkan rudal udara-ke-darat dan rudal balistik. Latihan lainnya juga dipersiapkan dengan pasukan Amerika yang berada di Korsel.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Korsel juga mengumumkan telah menyetujui laporan pengkajian lingkungan, untuk penerapan sistem pertahanan anti-rudal Amerika yang selama ini menjadi kontroversi.
