Eks Kepala BAIS: Kata Siapa Panglima TNI Ditolak ke AS?
- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 Sulaiman Ponto mengatakan, perlu ditelusuri masalah sempat dilarangnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terbang ke Amerika Serikat. Namun dia mengingatkan agar TNI maupun pihak pemerintah Indonesia tidak buru-buru menuding bahwa pihak asing yang bersalah.
"Kita jangan salahkan orang lain dahulu. Kalau saya, maka saya akan tanyakan dahulu atase pertahanan saya di situ," kata Sulaiman kepada tvOne, Senin 23 Oktober 2017.
Dia mengatakan biasanya yang mengkoordinasi hal seperti ini adalah BAIS. Oleh karena itu dia menyarankan agar dilakukan penelusuran jikalau persyaratan kedatangan Panglima TNI memang sudah disiapkan oleh pihak Indonesia yang berada di AS.
Sulaiman mengatakan, dalam konteks ini Panglima TNI bukan ditolak ke AS. Buktinya, setelah empat jam, Gatot Nurmantyo justru diperbolehkan berangkat.
"Ini kunjungan Panglima TNI tak boleh gagal. Jadi orang-orang yang terlibat di situ harus betul-betul (mengurus)," kata dia lagi.
Dilanjutkannya, perlu diketahui bahwa dalam kasus Panglima TNI yaitu adanya boarding pass Jakarta-Doha yang keluar namun sayangnya boarding pass Doha-AS tidak keluar. Pengecekan ini memang harus dilakukan maskapai mengingat adanya aturan ketat bahwa maskapai harus menginformasikan penumpangnya sebelum masuk AS.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman menyusul insiden sempat ditolaknya Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat akan berangkat ke AS atas undangan Pangab AS. Atas kejadian ini, pihak Kedubes AS juga sudah sempat menyampaikan permintaan maaf.
"Kata siapa ditolak? Kenyataannya adalah boarding pass Doha ke AS yang tak keluar, bukan ada penolakan. Tidak keluar ini ada sistem protokoler yang tak dipenuhi," lanjut Sulaiman. (ren)
Â
Kabar Duka! Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia, Ini Rekam Jejak Sang Panglima Pertama dari AL
Mantan Panglima TNI Widodo AS meninggal dunia. Ia merupakan Panglima TNI pertama dari Angkatan Laut dan pernah menjabat Menko Polhukam pada era Presiden SBY.
