VIVA – Menteri Pendidikan Preancis mengambil ancang-ancang untuk segera melarang ponsel dari sekolah di Prancis. Pelarangan ketat akan diberlakukan untuk siswa Sekolah Dasar.
Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer mengatakan keputusan itu diambil setelah kementeriannya melakukan pengamatan. Ia berharap pelarangan itu segera berlaku efektif pada September mendatang, saat tahun ajaran baru dimulai.
Sebenarnya, selama ini penggunaan ponsel sudah dilarang di dalam kelas. Tapi aturan baru ini akan melarang murid menggunakan ponsel saat mereka di dalam kelas dan saat beristirahat.
"Saat ini, anak-anak itu tak pernah lagi bermain saat jam istirahat. Mereka semua sibuk dengan ponselnya masing-masing. Dari sudut pandang pendidikan, hal itu jelas masalah," ujar Blanquer, seperti dikutip dari Independent, 13 Desember 2017.
Belum jelas, apakah pelarangan itu akan berhasil dalam kenyataannya. Sebab, selama ini ada hal yang tak terpecahkan dalam soal pelarangan ponsel di sekolah. Sampai saat ini tak jelas bagaimana mekanisme yang dijalankan sekolah untuk menyimpan ponsel siswa.
"Saat ini kita masih menjalankan aturan yang melarang siswa memakai ponsel di sekolah. Dan itu akan kita lakukan dengan berbagai cara. Ponsel bisa saja dibutuhkan untuk kelengkapan mengajar, atau dalam situasi darurat, jadi selebihnya ponsel harus disimpan," ujarnya Blanquer menambahkan.
Pelarangan itu akan berlaku untuk siswa Sekolah Dasar, dan murid-murid yang berusia antara 11 hingga 15 tahun. Tapi untuk usia di atas itu, penggunaan ponsel tak dilarang.
Tapi kepala persatuan guru di Prancis meragukan pelarangan itu akan berhasil. Begitu pula di kalangan ortu murid. Kepala Peep, sebuah grup yang berisi gabungan orangtua murid di sekolah anak-anak di Prancis meragukan pelarangan itu akan berjalan sesuai harapan.
"Kami tak yakin ini bisa dilakukan saat ini," ujar Gerard Pommier, Kepala Peep. "Bayangkan sebuah sekolah dasar dengan 600 murid. Apa anak-anak itu akan menyimpan ponsel mereka dalam sebuah kotak? Bagaimana cara Anda menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya?" ujarnya menambahkan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron kemungkinan besar akan menyetujui rencana ini. Apalagi sejak masa kampanye, Macron sudah berulang kali menyampaikan gagasan ini.
