Mengapa Suaminya Warga Saudi Tega Menyiram Sarah dengan Air Keras

Praktik `kawin kontrak` sendiri memang bukan hal baru di Cianjur. Aktivis perempuan, yang juga menjadi Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lidya Indayani Umar, mengaku pernah melakukan penelitian bersama rekan-rekannya ke wilayah tempat terjadinya `kawin kontrak` pada awal tahun 2000 lalu.

Rekan Lidya yang terjun langsung menjadi `calon pengantin kawin kontrak` mengatakan dia dihadapkan dengan beberapa pria asal Timur Tengah.

"Ternyata di situ ada maminya, ada saksi-saksinya yang kalau dikawinkan kontrak itu ada nikah tetapi pernikahan itu tidak pernah sah karena tidak sesuai dengan aturan undang-undang perkawinan. Orang Arab mungkin nggak tahu, tapi orang-orang kita yang menyiapkan itu," kata Lidya.

Berbekal hasil penelitian itu tim Lidya dan teman-temannya, yang kala itu tergabung dalam Perempuan Berkoalisi Cianjur, meminta audiensi dengan DPRD.

"Kita sepakat dengan MUI langsung membuatkan fatwa bahwa pernikahan itu tidak sah dan tidak boleh terjadi di Cianjur," kata Lidya.

Bagaimana respons pemerintah pusat?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyambut baik langkah Bupati Cianjur yang membuat peraturan untuk mengurangi angka `kawin kontrak` di wilayahnya. Kementerian PPPA berjanji akan membuat peraturan pendukung agar perbup Cianjur memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati, mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian sebelum membuat peraturan menteri yang bisa mencegah praktik kawin kontrak.

"Ada proses-proses yang harus dilalui, untuk ketika menyusun apapun itu ya, regulasi, termasuk peraturan menteri dan sebagainya. Kita juga harus melihat kalau peraturan Menteri kan nanti coverage-nya tidak hanya untuk daerah tertentu ya, kita juga harus melihat untuk daerah-daerah yang lain," kata Ratna.