Guru Ngaji di Aceh Timur Perkosa Santriwati
- VIVA.co.id/ Dani Randi.
VIVA – Seorang guru mengaji berinisial SF (27) di salah satu pesantren di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, ditangkap polisi karena kasus pemerkosaan seorang santriwati yang berusia 18 tahun berinisial SR.
Ilustrasi kasus perkosaan
- U-Report
Sudah Lancarkan Aksi Sejak 2018
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Timur Ajun Komisaris Polisi Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, pelaku ternyata sudah melancarkan aksinya sejak pertengahan 2018 lalu hingga 2021.
Kini pelaku SF sudah ditahan di Rutan Polres Aceh Timur untuk dilakukan proses pemberkasan.
"Tersangka sudah kita tahan, sekarang dalam proses pemberkasan yang nantinya untuk diajukan ke kejaksaan," kata Miftahuda, Rabu, 13 April 2022.
Baca juga: Bejatnya Ayah Kandung Perkosa Anaknya di Bawah Umur di Buleleng
Pelaku Intip Korban
Peristiwa pencabulan itu berawal saat SR yang merupakan warga Sumatera Utara menempuh pendidikan agama di pesantren tersebut.
Kemudian, korban yang saat itu berada di bilik kamarnya untuk istirahat, diintip oleh pelaku. Kemudian pelaku masuk melalui jendela dan langsung melakukan pemerkosaan terhadap korban.
Bukan hanya itu saja, pelaku juga diketahui pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban di dalam kamar mandi komplek santriwati.
“Dari keterangan pelaku, pemerkosaan itu terjadi selama korban berada di pesantren sejak 2018 hingga 2021,” ujarnya.
Korban Memberi Tahu ke Orang Tuanya
Karena korban tidak tahan dengan tindakan pelaku, akhirnya SR memberi tahu kejadian itu ke orang tuanya, lalu melaporkan pelaku ke Polres Aceh Timur. Setelah mengambil keterangan dari ahli visum dan ahli psikologi forensik, polisi lalu menangkap SF.
Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan hukuman penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan.
Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Guru Non-ASN jika Tak Lulus CPNS
Pemerintah membocorkan sejumlah kado menjelang peringatan Hari Guru Nasional, yang salah satunya memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi guru non-ASN.
