- Foe Peace Simbolon - VIVA.co.id
VIVA – Wacana membolehkan lagi becak beroperasi di Jakarta dikritik oleh Fraksi PDI Perjuangan di DPRD. Menurut Ketua Fraksi PDI P DPRD DKI, Gembong Warsono, penggunaan becak sama saja langkah mundur dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saat dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.
Hal itu Gembong sampaikan saat menyampaikan kritik terhadap 100 hari kinerja Anies - Sandi sejak dilantik 16 Oktober 2017.
"Harusnya Anies belajar dari pengalaman Gubernur DKI Sutiyoso (sebelumnya)," kata Gembong saat konfernsi pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 24 Januari 2018.
Menurut Gembong, penghapusan becak didasarkan karena pemerintah saat itu menganggap kendaran beroda tiga ini hanya menimbulkan persoalan baru. Keberadaan becak, lanjutnya, tidak sesuai dengan kondisi kota Jakarta sebagai kota metropolitan dan Ibu Kota Negara.
"Bang Yos merazia dan menghapuskan becak dari Jakarta," kata dia.
Selain itu, kata Gembong, jika becak dioperasikan kembali di Jakarta, itu merupakan suatu kemunduran. Terlebih pengoperasian becak akan melanggar Perda nomo 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. "Kita menentang bukan karena wong cilik, bukan disitu. Tapi ini melanggar aturannya," kata Gembong.
Akan tetapi, ia menyarankan, lebih baik pemerintah Jakarta lebih mengutamakan bajaj ketimbang memaksakan becak beroperasi.
"Sudah banyak bajaj berbahan bakar gas (BBG) yang menjadi angkutan lingkungan, lalu Quite yang menggantikan Bemo, serta dibantu oleh transportasi Ojek berbasis aplikasi," kata dia. (ren)
