- VIVA.co.id/Irwandi Arsyad
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengeluhkan kendala utama proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur adalah pembebasan lahan.
Sebagian warga, kata Sandiaga, tidak merelakan tanahnya untuk dibangun dan enggan pindah. Mereka di antaranya warga di kawasan Bidaracina. Padahal proyek untuk mengalirkan air ke Kanal Banjir Timur itu sebagai salah satu cara pengendalian banjir di Ibu Kota.
Dia melansir data yang dibeberkan Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa sebagian lahan atau tanah yang akan dibebaskan itu sebenarnya milik Pemerintah Provinsi Jakarta namun justru diduduki warga. Ada juga yang milik perorangan tetapi diduduki warga lain.
Pemerintah Provinsi sedang memikirkan strategi agar warga bersikap kooperatif dan tidak mementingkan urusan pribadi. Karena pembangunan sodetan itu untuk kepentingan bersama, agar luapan Kali Ciliwung dapat dialirkan ke Kanal Banjir Timur ketika debit air tinggi.
"Jadi, kita enggak boleh egois juga. Pengendalian banjir sangat dibantu dengan sodetan ini, jadi perlu ada kerja sama warga," kata Sandiaga di Balai Kota pada Jumat, 9 Januari 2018.
Sandiaga mengaku cukup berpengalaman dalam menangani masalah-masalah seputar proyek pembangunan infrastruktur. Begitu juga soal menghadapi warga yang mulanya berkukuh menolak bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi setelah melalui proses dialog dan mediasi, biasanya masyarakat mau bekerja sama.
Begitu pula yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi untuk proyek sodetan Ciliwung. "Ajak dialog warga, ajak mediasi. Kita ingin mudah-mudahan mereka dukung, dan apa pun hasilnya Pemerintah Provinsi bisa laksanakan," ujarnya menambahkan.
Proyek sodetan itu, katanya, sebagian pada inlet dan outlet-nya berada di tengah-tengah permukiman warga. Lokasi pembangunan ada tanah milik pemerintah dan berada dalam penguasaan warga, namun ada juga lahan milik perorangan.
"Kita cari format yang mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Ini untuk kepentingan publik. Jadi bukan untuk kepentingan sekelompok atau segelintir orang tapi kepentingan seluruh warga Jakarta," ujarnya menegaskan. (mus)
