Kunjungan Pertama Gubernur DKI ke Bogor setelah 536 Tahun
- VIVA/Muhamad AR
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 12 Februari 2018. Dia ditemui langsung Wali Kota Bima Arya di Balai Kota.
Bima Arya mengklaim bahwa kedatangan Anies itu ialah kunjungan pertama gubernur Jakarta sejak 536 tahun silam. Dia dan Anies memang bertemu untuk membahas kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena Bogor adalah salah satu daerah penyangga Ibu Kota. Tapi makna lebih dari itu ialah kunjungan bersejarah Gubernur Jakarta ke Bogor.
Mengenai pembahasan kerja sama, Bima menjelaskan bahwa kedua pemerintah menyadari ada masalah bersama yang senantiasa muncul tiap tahun, misal banjir. Selama ini, katanya, pola kerja sama bersifat prosedural dan kaku; sebatas yang tertera dalam proposal kerja sama. Sekarang kedua pemerintah bersepakat menjalin kerja sama yang lebih dialogi.
"Kesepakatan awal sudah ada namun (dalam) perkembangannya isu naik ketika bencana datang. Ini momentum bagi kita (Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi DKI),” kata Bima.
Ruang lingkup kesepakatan bersama tentang penanganan banjir, di antaranya, normalisasi sungai lintas batas wilayah, penataan bantaran sungai Ciliwung, revitalisasi situ-situ, dan pembangunan kolam retensi, pembuatan sumur resapan dan biopori di DAS Cisadane dan Ciliwung.
Kedua pemimpin juga membahas ruang lingkup kesepakatan bersama penanganan transportasi, seperti perluasan angkutan massal berbasis rel, perluasan jalur busway, pembangunan LRT, dan pembangunan Park and Ride.
Gubernur Anies Baswedan menyebut kunjungan itu jelas tak sebatas kunjungan seremonial. Dia menyebut itu kegiatan khusus untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan membuka babak baru kerja sama antara Kota Bogor dengan Jakarta. “Saatnya kita kerja sama dengan lebih kolaboratif,” ujarnya.
Pada 8 Februari 2018, Anies menerima amanat menjadi Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur). Badan itu akan menjadi forum aktif yang secara umum membahas masalah teritori antara Jakarta dengan daerah penyangganya.
“Di mata warga tidak ada perbedaan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah kota atau kabupaten di sekelilingnya dalam menangani permasalahan menyangkut masyarakat. Jika ini tidak dikelola dengan baik, masyarakat kita juga akan merasakan kerugiannya dan berimbas pada semua pemerintahannya,” kata Anies.
