Aset First Travel Dibagikan, Tiap Korban Dapat Rp200 Ribuan

Tiga terdakwa kasus travel umrah First Travel
Tiga terdakwa kasus travel umrah First Travel
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel atau PPAKFT menyampaikan keberatannya ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menerima sekaligus mengkoordinir aset First Travel kepada para korban atau jemaah.

Hal itu, bahkan disampaikan langsung saat sidang vonis terhadap para terdakwa di Pengadilan Negeri Depok, tadi siang, Rabu 30 Mei 2018.

Kuasa hukum Korban First Travel/Tim Penyelamatan Dana Umroh (TPDU) TM Luthfi Yazid mengatakan, alasan keberatan itu di antaranya tidak adanya transparansi soal aset-aset FT.

Padahal, kata Luthfi, PPAKFT telah meminta secara tertulis daftar atau data barang sitaan kepada penyidik Bareskrim terkait aset yang disita, namun hingga kini belum juga jelas.

Penjelasan yang disampaikan JPU pun tak jauh berbeda. Misalnya, perihal aset kantor First Travel di Radar Auri Depok, maupun rumah Andhika Surachman di Sentul, Bogor. JPU menjelaskan bahwa aset-aset tersebut adalah milik orang lain.

"Menurut kami, ini adalah pernyataan sepihak, yang mestinya diklarifikasi dalam persidangan. Sebab itu, jika terjadi pengalihan atas aset selama perkara ini dalam proses litigasi, maka itu namanya pengalihan ilegal dan sepihak," kata Luthfi.

Ia pun menilai, JPU sebagai eksekutor negara mestinya tidak lepas tangan dengan hanya menyerahkan aset First Travel begitu saja kepada PPAKFT. Sebab, PPAKFT berpeluang untuk digugat dan dituntut. Apalagi, aset yang tercantum dalam surat tuntutan JPU, menurut perhitungan PPAKFT, hanya sekitar Rp20 miliar sampai Rp25 miliar.