Terlambat, Tunjangan 1.081 PNS DKI Dipotong

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bergegas meninggalkan kompleks Balaikota di Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

VIVA – Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak disiplin dan datang terlambat pada hari pertama masuk usai libur Lebaran. Data yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, ribuan PNS datang terlambat.

img_title Tak Cuma PNS, Guru Ngaji hingga Pekerja Harian Lepas Juga Bakal Dapat THR dari Pemerintah

“1.081 itu yang belum datang sama yang sudah datang tapi terlambat. Ini sedang diinput operator. Sementara kita anggap terlambat," Kata Sekretaris BKD K. Sulistyowati di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 21 Juni 2018.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sulistyowati menambahkan, bila terhitung hingga pukul 16.00 WIB nanti, mereka tak juga hadir, maka bisa dipastikan pihaknya tak akan mencairkan tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada PNS yang tidak disiplin tersebut. Tidak memberikan TKD selama sebulan merupakan bentuk sanksi untuk PNS yang bolos bekerja usai libur lebaran.

img_title Waduh! PNS AS Terancam Kena PHK Massal, Ada Apa?

"Misalnya 12 juta TKDnya itu, kalau misalnya hari ini tidak masuk dia akan kena hukuman disiplin tidak dapat TKD satu bulan," ujarnya.

Apabila para PNS hanya datang telat, maka PNS itu masih berhak menerima TKD. Tapi, akan dilakukan pemotongan yang dihitung dari durasi keterlambatan mereka.

img_title Prabowo Naikkan Tukin di 3 Kementerian, Paling Tinggi Rp33 Juta

"Jadi sistem menghitung. Satu hari dipotong lima persen. Satu hari dihitung lima jam. Terlambat 2 jam berarti 2 persen lah dari TKD," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta, Syamsuddin Lologau menjelaskan, pihaknya belum bisa menyebutkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana yang menyumbang PNS telat terbanyak. Sebab, data yang masuk hanya sekarang berasal dari nomor induk pegawai.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Wah kita kan di sini tarik keseluruhan. Jadi belum terlihat SKPD ini banyak yang tidak masuk," ujarnya.

Menurutnya, akibat ulah PNS yang nakal itu membuat pekerjaan masyarakat terbengkalai. "Artinya namanya tidak masuk banyak kegiatan yang tidak terselesaikaan kan begitu," ujarnya

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Rikie (kanan)

Kemendagri Dorong Pemda di Maluku Perkuat Strategi Efisiensi Belanja Pegawai

Ditjen Keuda Kemendagri mendorong Pemerintah Provinsi Maluku beserta pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi efisiensi belanja pegawai. Baca selengkapnya

img_title
VIVA.co.id
19 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut