Sisa APBD Tinggi, Anies Dikritik DPRD
- Pemprov DKI
VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur, Sandiaga Uno, mendapat kritikan pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, karena tak mampu mengelola anggaran daerah dengan hingga menyebabkan sisa penggunaan anggaran alias silpa tahun anggaran 2017.
Kritikan pedas itu diterima Anies dan Sandi ketika menghadiri rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Tahun Anggaran 2017, di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu 4 Juli 2018.
Dalam rapat tersebut, DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya sisa APBD 2017 yang mencapai Rp13,1 triliun.
Menurut anggota Fraksi PKS, Muhammad Subki, sisa APBD DKI tahun 2017 sebanyal Rp13,1 triliun. Jumlah ini sangat tinggi jika dibandingkan era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Pada APBD 2016, silpa hanya sebesar Rp7,7 triliun.
"Penyerapan anggaran yang masih belum meningkat sementara pendapatan mengalami peningkatan menyebabkan silpa meningkat cukup tajam menjadi Rp 13,1 triliun," kata anggota Fraksi PKS, Muhammad Subki, Rabu 4 Juli 2018.
Sementara itu anggota Fraksi Tandanan Daulay meminta penjelasan kepada Anies-Sandi tentang kenapa jumlah silpa begitu tinggi dan lebih besar dibanding zaman Ahok. Hal ini memunculkan dugaan sejumlah program banyak yang tidak dieksekusi.
"Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar saudara gubernur dan wakil gubernur lebih memperhatikan program-program yang tidak dapat menyerap anggaran yang sesuai dengan target yang ditentukan," kata Tandanan.
Senada dengan Golkar, Fraksi Hanura juga berpendapat, tingginya silpa disebabkan eksekusi yang tak sesuai dengan program yang direncanakan. Maka dari itu, ia meminta APBD dapat digunakan dengan baik.
"Agar alokasi anggaran APBD benar-benar dapat digunakan dengan baik dan proporsional sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya agar tidak menimbulkan tingginya Silpa," ujar anggota Fraksi Partai Hanura, Ruslam Amsyari.
Fraksi Partai Nasdem mengingatkan kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi jika anggaran tidak terserap dengan baik.
"Angka ini bukanlah angka yang kecil, dan juga hal ini menunjukkan adanya kegagalan penyerapan anggaran yang juga berdampak pada melemahnya ekonomi serta daya beli masyarakat yang saling berimplikasi satu dengan yang lain," ujar anggota Fraksi Nasdem, Bestari Barus.
