PKS Janji Hapus Pajak Motor, Anggota DPRD: Bukan Kebijakan Tepat

Ilustrasi petunjuk pembayaran pajak kendaraan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

VIVA – Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso tak sepakat dengan janji Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika menang Pemilu 2019 mendatang.

Tolak Pengesahan UU DKJ, PKS Bilang Gedung DPR Belum Dibangun di IKN

Menurut Santoso,  pajak yang berasal dari kendaraan bermotor sampai saat masih menjadi andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Jika itu dihapuskan akan berdampak signifikan terhadap PAD. "Ya itu sangat signifikan lah," kata Santoso saat dihubungi, Jumat, 23 November 2018.

Dari data PAD DKI Jakarta, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor per 15 November 2018 mencapai Rp7,2 triliun. Penerimaan dari pajak Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp4,695 triliun. 

Terima Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Sekjen PKS: Masalah Hukum Itu Lain Ceritanya

Dengan jumlah sebesar itu, menurut Ketua DPD Partai Demokrat DKI ini, janji PKS tersebut akan berdampak pada pembangun DKI Jakarta ke depan. Hal tersebut sebagai dampak penurunan PAD DKI dari sektor pajak kendaraan bermotor. "Kalau misalnya dihilangkan mau dari mana DKI (dapat pemasukan lain) untuk pembangunan," ujarnya.

Atas dasar itu, menurut Santoso, apa yang dijanjikan PKS bukan kebijakan yang tepat. "Enggak bisa dong, masak dihapus, enggak tepat itu," katanya.

Nama Anies Baswedan Mencuat Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, PKS Siap Usung Lagi?

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf mengatakan, PKS menjanjikan dua hal jika menang pada Pemilu 2019. PKS akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

"Maksud kami dengan pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil," kata Almuzzammil di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis, 22 November 2018.

Ia menambahkan yang dimaksud dengan SIM adalah SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C dan SIM D. Almuzzammil menjelaskan, alasan PKS memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup pada Pemilu 2019.

"Pertama kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat karena tarif dasar listrik naik, harga beras kualitas medium yang terus naik berdasarkan data BPS, yaitu rata-rata harga beras sepanjang 2010 sampai 2018," katanya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya