Meikarta Dinilai Bisa Kurangi Kepadatan Jakarta, Begini Penjelasannya
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), korporasi yang mengerjakan proyek Meikarta, Denny Indrayana, mengatakan proses hukum yang saat ini berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah hal yang terpisah dan berbeda dengan proses pembangunan.
Artinya, pembangunan kawasan tersebut pun masih tetap berjalan hingga saat ini. Bahkan, pihak pengembang menyebutkan akan melakukan serah terima satu distrik di kawasan itu pada awal 2019.
Terlepas dari kasus hukum yang dihadapi, Proyek Meikarta sebagai sebuah kawasan kota baru masih dianggap memberikan sisi positif dilihat dari kacamata transportasi.
Anggota DPR Komisi V, Muhidin M Said, mengatakan, selain menawarkan rumah murah, Proyek Meikarta merencanakan proyek sesuai dengan tata ruang dari pemerintah pusat.
“Meikarta ini mampu memadukan rencana tata kota milik pemerintah pusat yang kemudian disesuaikan dengan pembangunan transportasi massal seperti light rapid transit (LRT), kereta komuter, hingga kereta cepat. Dan saya kira tak banyak developer besar yang berani seperti itu. Menjual hunian dengan harga sangat terjangkau,” ujar Muhidin dikutip Rabu 28 November 2018 dari keterangan resminya.
Bagaimanapun, menurutnya, proyek ini patut diuji terlebih dulu sehingga bisa dinikmati masyarakat yang mengidam-idamkan rumah murah untuk hunian vertikal.
“Tapi pengujiannya itu juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat pemerintah. Semua harus dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat yang akan membeli hunian ini nantinya,” kata Muhidin.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, terlepas dari kasus hukum yang menimpa Meikarta, proyek ini juga dipandang positif mengurangi kepadatan transportasi dari dan menuju Jakarta.
Dia menyebutkan bahwa jauh sebelum proyek Meikarta diwujudkan, para pengagas proyek dinilai tidak hanya melihat keuntungan di atas kertas belaka.
“Kita sudah lama tahu bahwa Lippo Group itu sudah lama memiliki bank tanah di sekitar situ (Bekasi dan sekitarnya). Nah, mereka melihat peluang melalui akses-akses transportasi yang akan dibangun seperti LRT, kereta cepat hinga double-double track Jakarta-Cikarang,” ucapnya.
Pembangunan hunian di kawasan tersebut pun sejalan dengan impian masyarakat kelas menengah Jakarta untuk memiliki hunian pribadi dekat dengan akses transportasi.
“Impian itu ya dekat dengan stasiun kereta, stasiun LRT yang akan selesai dibangun, bahkan dekat dengan akses kereta cepat jika itu nanti terwujud,” ungkapnya.
Selama masih berdekatan dengan kota induk Jakarta, masyarakat kelas menengah Jakarta bisa dipastikan cukup tergiur dengan iming-iming ini. Apalagi berdekatan dengan lokasi kereta commuter dari stasiun Cikarang.
Meikarta hanya perlu menambah akses dari stasiun atau terminal Cikarang yang bisa dijangkau sekitar 30 menitan.
“Bahkan Meikarta setahu saya sudah melakukan pembicaraan dengan PT KAI dengan mem-branding KAI sebagai jualan untuk huniannya,” tutur Djoko.
Bagi KAI, branding gratis ini dinilai menguntungkan karena banyak hal yang bisa berefek dari hasil kerja sama tersebut. Selain itu belum lagi jika nanti proyek LRT hingga kereta cepat bisa selesai tepat waktu, maka akan menambah pilihan-pilihan transportasi dari Jakarta menuju tempat hunian ini.
Lebih lanjut menurutnya, tak banyak kawasan hunian yang mampu menyediakan pilihan akses transportasi bagi penghuninya. (ren)
