Anies Siap Hadapi Gugatan REI Soal Rumah Susun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempermasalahkan gugatan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018, tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, oleh Real Estate Indonesia (REI) dan seorang notaris ke Mahkamah Agung.

img_title Pemprov DKI Jakarta Bakal Beri Kartu Transportasi Gratis bagi Pencari Kerja Mulai 2027

"Ini negara hukum dan warga negara boleh melakukan langkah-langkah itu. Justru itu yang beradab, kalau punya masalah yang diajukan secara hukum," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 27 Februari 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Anies juga mengatakan siap berdebat dan yakin menang untuk membela Pergub yang sudah ditetapkan atau diundangkan pada Desember 2018 itu.

img_title Kejutan Survei! KDM Salip Anies di Bursa Capres, Elektabilitas Gibran Pepet AHY

Dia mengimbau kepada warga DKI untuk tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang melakukan proses hukum. Anies menilai lebih baik langsung menggugat dari pada melakukan demonstrasi.

"Saya yakin Insha Allah menang kita, Insha Allah yakin menang, sah-sah saja, enggak ada larangan untuk menggugat. Kan lebih baik begitu dari pada ngirim 500 orang, dibayarin suruh demo tiap hari di Balai Kota gitu kan," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

img_title Arti Kata 'Josjis' yang Dipakai Anies Baswedan ke Ganjar Pranowo, Ternyata Ini Maknanya

Anies pun menegaskan, setiap kebijakan tetap ada pihak yang mendukung. Karena itu, dia tetap akan menghadapi gugatan ini di pengadilan secara beradab.

Diberitakan sebelumnya, bahwa gugatan terhadap Pergub Nomor 132 Tahun 2018 ini, disampaikan Kabid Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Melly Budiastuti. Materi gugatan terhadap Pergub tersebut saat ini sedang dipelajari. (ren)

Bayar pajak kendaraan bermotor di PRJ

Kabar Baik, Mulai 2 November Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

DKI Jakarta bebaskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 2 November

img_title
VIVA.co.id
4 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut