- Zahrul Darmawan/VIVA.co.id
VIVA – Pemerintah Kota Depok telah mengajukan usulan pembangunan dua titik underpass ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp800 miliar. Proyek ini digadang-gadang mampu mengatasi masalah macet di kota tersebut.
Hal itu diakui Pelaksana Teknis (Plt) pada Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Depok, Supian Suri. Dia bahkan menjelaskan, usulan itu telah dipaparkan langsung di hadapan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Ada dua titik, yang pertama di sekitar Jalan Kartini Dewi-Sartika hingga Margonda kemudian di Jalan Citayam, dekat pasar yang kondisinya sering dikeluhkan macet. Nah pak wali kota sudah ekspos di depan pak gubernur,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Senin 11 Maret 2019.
Namun dari hasil pertemuan kala itu, kata Supian, sang gubernur justru menyarankan agar jangan terlalu mengandalkan dana hibah, khususnya dari Pemprov Jawa Barat atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Beliau (gubernur) menyarankan kalau bisa dimungkinkan menggunakan dana dari CSR (Corporate Social Responsibility), APBN atau bahkan kalau bisa bantuan dari luar negeri. Pola-pola itu yang didorong pak gubernur,” katanya.
Jika merujuk pada CSR, Supian mengaku pesimis. Sebab, ia menilai belum ada perusahaan besar di Kota Depok.
“Di Depok ini tidak ada perusahaan besar yang mendorong untuk membantu membangun underpass di dua titik tersebut. Agak sulit,” ujarnya.
Dirinya juga mengatakan, pihaknya sudah melengkapi wacana itu dengan Detail Engenering Design (DED), khususnya di kawasan Dewi Sartika arah Margonda.
“Kenapa kita tawarkan underpass karena ongkos yang dikeluarkan jauh lebih rendah dari flyover. Satu titik underpass estimasi pembangunan fisik Rp400 miliar-an, itu belum termasuk pembebasan lahan,” ujarnya.
Selain itu, Supian juga menilai underpass tepat karena di sekitar kawasan Dewi Sartika dan Citayam banyak pedagang.
“Nah kami tak ingin merugikan mereka (pedagang). Namun ini masih dalam tahap pembahasan, kalau kami sih ingin segera direalisasikan. Tapi kita masih menunggu kajian dan keputusan dari Pemprov Jabar,' tambahnya.
