- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Penantian panjang warga Jakarta akan suatu moda transportasi yang andal dan modern akan berakhir Minggu esok, 24 Maret 2019. Setelah diwacanakan selama lebih dari 25 tahun, juga dibangun lebih dari lima tahun, Mass Rapid Transit, MRT, atau 'Moda Raya Terpadu', akhirnya akan resmi beroperasi.
Presiden Joko Widodo akan meresmikan pengoperasian perdana fase I MRT yang terbentang sejauh 15,7 kilometer dari Lebak Bulus, Jakarta Barat, ke Bundaran HI, Jakarta Pusat. Peresmian dilakukan pada car free day (CFD) di Bundaran HI.
Sebelum resmi beroperasi, VIVA merangkum sejarah MRT di Jakarta mulai dari wacana pembangunannya, hingga terlaksananya konstruksi proyek. Berikut adalah sejarah MRT Jakarta yang dikumpulkan dari berbagai sumber:
1985 - BJ Habibie Mengkaji Pembangunan MRT di Jakarta
Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie yang pada 1985 masih menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengkaji kemungkinan pembangunan MRT di Jakarta pada tahun itu. Ada empat studi yang kemudian dikaji pada rentang 1985-1995, yaitu 'Jakarta Urban Transport Program' (1986-1987), 'Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service' (1988-1989), 'Transport Network Planning and Regulation' (1982-1992), dan 'Jakarta Mass Transit System Study' (1989-1992).
Dikutip dari makalah 'Tinjauan Atas Proyek MRT Jakarta' yang ditulis Wimpy Santosa, Tri Basuki, serta Santoso U Gunawan dari Universitas Parahyangan, Bandung, ide pembangunan MRT di Jakarta sendiri berawal dari kondisi ibu kota sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan yang terus berkembang. Pada 1980an, terjadi peningkatan pesat jumlah penduduk Jakarta dan kota-kota satelit di sekitarnya.
Untuk mengakomodir aktivitas penduduk, diperlukan juga infrastruktur transportasi yang mendukung. Infrastruktur yang harus disediakan adalah jalan raya yang menghubungkan seluruh Jakarta dan kota-kota satelit. Namun, karena keberadaan jalan menciptakan kemacetan yang membuat kualitas transportasi di Jakarta memburuk, maka harus dikembangkan juga sistem angkutan massal cepat atau MRT.
1997 - Terhambat Krisis Moneter
Krisis moneter yang menghantam Asia, terutama Indonesia, pada 1997-1998 turut berpengaruh terhadap rencana membangun MRT di Jakarta. Pada 1996, berdasarkan kajian-kajian BPPT, pembangunan MRT telah diputuskan dengan jalur awal yang menghubungkan Blok M di Jakarta Selatan, dan Kota di Jakarta Barat. Mekanisme pembangunan Build-Operate-Transfer (BOT) juga telah dipertimbangkan sehingga pihak swasta berperan dalam membangun, sebelum akhirnya diambil alih pemerintah.
Meski demikian, krisis ekonomi, sekaligus tumbangnya Orde Baru pada 1998, membuat rencana urung dilaksanakan. Pemerintah, bukan swasta, dinilai menjadi pihak yang paling tepat untuk berinvestasi jika ingin membangun mega proyek transportasi di Jakarta.
Rencana membangun MRT di Jakarta akhirnya tertunda, kemudian baru serius dimulai lagi pada 2005. Dikutip dari situs web PT MRT Jakarta, jakartamrt.com, saat itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasukkan MRT Jakarta sebagai salah satu proyek nasional.
28 November 2006 - Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dari Jepang
Penandatanganan perjanjian pinjaman pembiayaan pembangunan MRT, dilakukan di Tokyo, Jepang, oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation/JBIC (selanjutnya menjadi JICA) Kyosuke Shinozawa, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusuf Anwar. Dikutip dari situs web jakartamrt.com, besaran komitmen pinjaman mencapai ¥125.237.000.000.
Adanya pinjaman sendiri dimungkinkan setelah pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI serius memulai proyek usai ditetapkannya MRT Jakarta sebagai proyek nasional. Pinjaman mencakup pengembangan rancangan dasar proyek MRT, pendirian perusahaan yang akan mengoperasikan MRT, serta pendampingan dalam lelang-lelang pengadaan kebutuhan proyek MRT.
Selanjutnya, pinjaman yang diterima pemerintah pusat diteruskan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI. DKI lantas menempatkannya di APBD berupa Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT MRT Jakarta.
17 Juni 2008 - Pemerintah Provinsi DKI di Bawah Kepemimpinan Fauzi Bowo Mendirikan PT MRT Jakarta
Pembentukan PT MRT Jakarta sebagai salah satu BUMD Pemerintah Provinsi DKI, disetujui DPRD DKI saat Jakarta dipimpin Gubernur Fauzi Bowo pada 10 Juni 2008. Secara administratif, PT MRT Jakarta resmi berdiri pada 17 Juni 2008. 99,98 persen saham PT MRT Jakarta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI. Sisanya, 0,02 persen, dimiliki BUMD lain, PD Pasar Jaya.
Dikutip dari jakartamrt.com, dasar hukum pembentukan PT MRT Jakarta adalah Perda DKI Nomor 3/2008 (diubah Perda DKI Nomor 7/2013), serta Perda DKI Nomor 4/2008 (diubah Perda DKI Nomor 8/2013).
Ruang lingkup PT MRT Jakarta sendiri adalah pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun, depo, dan kawasan sekitarnya.
Saat ini, setelah hampir 11 tahun berdiri, PT MRT Jakarta mendapat sejumlah penghargaan akan kinerja mereka. Salah satu penghargaan yang paling membanggakan adalah ditetapkannya proyek MRT Jakarta sebagai satu dari 20 proyek pembangunan infrastruktur terbaik di dunia.
Penghargaan yang diberikan majalah World Finance pada Februari 2014, membuat proyek MRT Jakarta ada di jajaran proyek-proyek infrastruktur lain di negara-negara maju seperti Kota Rendah Emisi Masdar di Uni Emirat Arab, serta kereta api Alpatransit di Swiss.
10 Oktober 2013 - Jokowi Resmi Memulai Pengerjaan Proyek MRT Jakarta
Gubernur DKI Jakarta yang terpilih melalui Pilkada DKI 2012, Joko Widodo, resmi memulai proyek MRT Jakarta di bakal Kawasan Integrasi Dukuh Atas (KIDA), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2013. Jokowi yang saat ini menjadi Presiden RI, kala itu menegaskan bahwa pembangunan MRT merupakan perwujudan mimpi warga Jakarta selama puluhan tahun.
"Sudah 24 tahun warga Jakarta mimpi ingin punya MRT. Mungkin sudah banyak yang mimpinya hilang, karena tidak dimulai-mulai. Alhamdulillah hari ini akan dimulai, ground breaking fisik pembangunan MRT," ujar Jokowi.
Ground breaking resmi memulai konstruksi fisik MRT Jakarta selama lima tahun ke depan. Melalui ground breaking ini, seluruh pekerjaan fase I MRT Jakarta seperti pembangunan jalur melayang dan bawah tanah, 13 stasiun, depo, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, dimulai.
Fase I MRT Jakarta membangun tujuh stasiun melayang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok, Blok M, serta ASEAN. Sementara, enam stasiun bawah tanah yang dibangun yaitu Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.
21 September 2015 - Pengeboran Perdana Jalur Bawah Tanah di Senayan
Jalur bawah tanah MRT Jakarta di kedalaman rata-rata 20 meter pertama kali dimulai pengeborannya dari Patung Pemuda Membangun, Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 September 2015. Dimulainya pengeboran disaksikan lagi Jokowi yang telah menjadi presiden.
Jokowi pada waktu itu menamai mesin bor 'Tunnel Boring Machine' (TBM) dari Jepang, dengan panggilan 'Antareja', terinspirasi dari tokoh pewayangan Jawa. "Yang jago ambles bumi ya Antareja itu," ujar Jokowi.
Pengeboran sekaligus menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Indonesia mengerjakan proyek infrastruktur transportasi bawah tanah. Seluruh regulasi dan teknologi yang digunakan untuk pekerjaan itu merupakan hal yang baru pertama kalinya diterapkan.
Antareja dan bor serupa yang dioperasikan dari arah Bundaran HI, 'Mustikabumi', lantas bertemu di Stasiun Setiabudi. Bor-bor raksasa dengan diameter 6,69 meter ini berhasil membuat terowongan bawah tanah dengan panjang delapan kilometer.
April-November 2018 - Kedatangan Rangkaian-rangkaian Kereta MRT dari Jepang di Tanjung Priok
Rolling stock atau kereta-kereta MRT Jakarta, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dari pabrik Nippon Sharyo di Toyokawa, Jepang, sepanjang April hingga November 2018. Ada 16 rangkaian yang didatangkan, terdiri dari 14 rangkaian utama, dan dua rangkaian yang akan dijadikan cadangan.
Setiap rangkaian, terdiri dari enam gerbong yang memiliki total kapasitas pengangkutan 1.950 penumpang. Kereta MRT Jakarta sendiri, dibuat secara khusus menggunakan stainless steel dengan pertimbangan agar dapat bertahan dalam waktu yang lama, hingga 40 tahun. Setibanya di Jakarta, kereta-kereta menjalani beragam pengujian, mulai dari kemampuan persinyalan, telekomunikasi, daya. Total waktu pengujian berlangsung selama sembilan bulan hingga Maret 2019.
Kereta-kereta MRT Jakarta menggunakan sistem persinyalan Communication-Based Train Control (CBTC) atau Sistem Kendali Berbasis Komunikasi. Dengan sistem ini, peran masinis adalah memastikan kemulusan operasi dari dalam kereta. Sementara kereta, melaju secara otomatis dan dipantau secara terus menerus juga dari pusat kendali MRT Jakarta.
22 Februari 2019 - Gubernur Anies Menamai Rangkaian Kereta MRT 'Ratangga'
Menjelang masa operasional, Gubernur DKI Jakarta yang terpilih melalui Pilkada DKI 2017, Anies Rasyid Baswedan, menamai setiap rangkaian kereta MRT Jakarta 'Ratangga'.
Nama itu diambil dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, dan memiliki makna kereta kuda yang kuat dan dinamis. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini ingin penggunaan nama lokal untuk rangkaian MRT turut melestarikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia.
"Nama Ratangga bukan sekadar nama tanpa makna. Nama membawa pesan penuh makna. Saya berharap semua fasilitas umum di Jakarta menyerap dari akar sejarah budaya kita. Seperti hari ini di MRT kita memilih menggunakan Ratangga," ujar Anies di Depo MRT Lebak Bulus, Senin 10 Desember 2018.
Selain menamai Ratangga, melalui program lainnya, Jak Lingko, Anies juga mengintegrasikan MRT Jakarta dengan moda-moda transportasi yang beroperasi di Jabodetabek. Moda transportasi itu utamanya TransJakarta dan sejumlah rute angkutan kota (angkot).
Di awal pengoperasiannya, sudah ada 12 rute TransJakarta dan Jak Lingko yang beroperasi. Rute-rute itu adalah BSD-Bundaran Senayan (S12), Bintaro-Blok M (S31), Pondok Cabe-Tanah Abang (S41), Jatijajar-Lebak Bulus (D21), dan Cinere-Kuningan (D31). Selain itu, ada juga Jak Lingko Lebak Bulus-Pondok Labu (JAK3), Petukangan-Lebak Bulus (JAK32), dan Ragunan-Lebak Bulus (JAK45). Rute lainnya adalah Dukuh Atas - Sam Ratulangi (DA1), Dukuh Atas - Tanah Abang (DA2), Dukuh Atas - Kuningan (DA3), dan Dukuh Atas - Kota (DA4).
Secara total, MRT Jakarta akan diintegrasikan juga dengan KRL CommuterLine, kereta bandara Railink, dan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
Februari-Maret 2019 - Uji Coba Publik dan MRT Jakarta Resmi Beroperasi
Tahapan terakhir dari sejarah MRT Jakarta adalah uji coba publik pada 12 hingga 24 Maret 2019. PT MRT Jakarta membuka kuota bagi 285.600 orang yang ingin menjajal MRT Jakarta. Dari uji coba publik ini, MRT Jakarta turut tersosialisasikan. Beragam jenis informasi dari masyarakat dan media, berupa berita, vlog, hingga unggahan di media sosial, ditargetkan membuat lebih banyak lagi masyarakat beralih ke MRT dan meninggalkan kendaraan pribadi saat MRT mulai beroperasi.
Sementara, pada peresmian esok, Jokowi akan sekaligus juga melakukan ground breaking untuk fase II MRT Jakarta yang menghubungkan Bundaran HI-Kota. Usai peresmian, MRT Jakarta akan beroperasi secara gratis hingga 31 Maret 2019. Operasi komersil MRT Jakarta baru akan dimulai pada 1 April 2019.
Hingga tahapan operasi komersil itu, Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI terus membahas penetapan tarif MRT Jakarta. Opsi yang sejauh ini dikaji adalah rata-rata Rp1.000 per kilometer. (ren)
