- VIVA/Bayu Nugraha
VIVA – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno meminta wacana pemindahan ibu kota negara harus dikaji lebih dalam dari berbagai aspek. Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan hanya melihat dari aspek tata kota, namun juga melihat dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
"Ini wacana berulang kali disampaikan dan menurut saya harus ada kajiannya. Dan harus dilihat bukan hanya dari aspek tata kota dan tata ruangnya, tapi juga dari aspek ekonomi sosial budaya politiknya," ujar Sandiaga di Kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa, 30 April 2019.
Menurut Sandiaga, wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pada saat itu ada wacana ibu kota dipindah ke kota Palangkaraya.
Lebih lanjut, mantan Wagub DKI Jakarta ini meminta untuk memikirkan besaran biaya wacana pemindahan ibu kota negara. Apalagi, saat ini kota Jakarta sudah memiliki pelayanan berbasis teknologi.
"Kalau kita memindahkan fisik ibu kota harus dilihat relevansinya dari segi biaya berapa dan apakah efektif apalagi kita semua punya layanan digital tidak hanya fisik," katanya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mensosialisasikan wacana pemindahan ibu kota kepada masyarakat. Sebab, ia menilai wacana pemindahan ibu kota merupakan kebijakan yang sangat strategis.
"Ini harus dikembalikan kepada masyarakat karena ini keputusan sangat strategis. Jadi harus ada referendum. Kalau kita pindahin ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang mendukung dan melibatkan masyarakat. Kepentingan masyarakat diutamakan, lapangan kerja bisa tercipta dan biaya hidup bisa terjangkau," katanya.
Saat ditanya apakah dirinya setuju dengan wacana ini, Sandiaga pun mengaku dirinya belum memiliki data yang cukup untuk menyatakan setuju atau tidak. Menurutnya, persoalan pemindahan ibu kota bukan hanya melibatkan dirinya.
"Ini bukan setuju atau tidak setuju Sandi Uno. Tapi seluruh masyarakat kita ajak dalam suatu konsensus bersama karena ini keputusan yang strategis," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan Indonesia akan pindah ibu kota negara setelah melalui rapat kabinet terbatas dengan sejumlah kepala daerah se-Jabodetabek di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29 April 2019.
Presiden memutuskan Ibu Kota Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke wilayah baru di luar Jawa. Hal itu pula diambil setelah mendengar tiga opsi alternatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Alternatif pertama, adalah tetap di Jakarta namun kawasan Monas dan Istana akan dibuat distrik khusus pemerintah. Kedua, memilih daerah di dekat Jakarta, seperti Jonggol atau Maja di Banten. Ketiga, adalah pemindahan ibu kota ke luar Jawa.
