- VIVA.co.id/ Eka Permadhi
VIVA – Sebanyak lebih dari 20 ribu laskar Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bakal turun ke jalan, bergabung bersama sejumlah lapisan ormas Islam dan massa lainnya di Jakarta pada 22 Mei 2019.
“Saya kira akumulasi dari hari ini sudah mulai masuk. Mungkin besok baru klimaksnya. Kisaran jumlahnya itu yang tidak terprediksi. Kalau lihat respons di medsos (media sosial) luar biasa banyak. Akan tetapi belum terprediksi dengan baik,” ujar Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas saat dikonfirmasi pada Selasa, 21 Mei 2019.
Jumlah massa, khususnya laskar FPI yang turun ke Jakarta pada Rabu besok, diprediksi bakal terus bertambah dengan kehadiran FPI dari berbagai daerah lainnya di luar Jabodetabek.
“Kalau Jabodetabek FPI yang bakal turun sekitar 10 ribu sampai dengan 20 ribu. Nanti di sana tidak terinisialkan lagi sebagai FPI atau sebagai apa, ini semua melebur menjadi kekuatan rakyat. Jadi sudah tidak bisa terprediksi terorganisasi, gitu,” katanya.
Muhsin mengungkapkan, massa bergerak dengan berbagai caranya masing-masing; ada yang konvoi dan ada pula yang menggunakan kendaraan umum. Nantinya titik kumpul di depan kantor Bawaslu, Jakarta.
“Semua langsung ke titik Bawaslu karena komandonya di sana, kemudian massa melebar ke Sudirman ke arah Thamrin sana. Dari daerah lain juga Insya Allah hadir sebagai komponen masyarakat seperti dari Sumut, Jabar, Jatim, Banten, Sulawesi,” jelasnya.
Muhsin mengimbau, sebagai salah satu komponen rakyat Indonesia diharapkan aksi nanti tetap berjalan damai.
“Kita harus menjaga kondusivitas, menjaga supaya aksi ini menjadi aksi yang besar, kuat, akan tetapi damai. Bisa mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperjuangkan yaitu kedaulatan rakyat, merebut kembali kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Adapun, tuntutan dari aksi bertajuk gerakan nasional kedaulatan rakyat itu yakni, menuntut keadilan atas proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap banyak kecurangan. “Hak rakyat selama ini sudah memberikan suara untuk memiliki seorang pemimpin yang kita sudah mengetahui hitung-hitunganya. Kita sudah menang, kok kalah. Lalu kemudian kecenderungan-kecenderungan yang sudah didapat dari data-data kita menang, kok kalah,” ucapnya.
Kecurangan Sangat Vulgar
Muhsin menilai kecurangan yang terjadi sudah sangat vulgar. Menurut pihaknya itu terjadi dari awal, dari sebelum perumusan, pembentukan persiapan pemilu, pra pemilu sampai pemilu dan sampai penghitungan itu semuanya penuh dengan kecurangan, kejahatan dan kriminal.
“Sampai meninggalnya 700 orang lebih petugas KPPS, ini tragedi kemanusiaan, ini kategorinya sudah genosida, pemusnahan manusia, sudah pemusnahan massal. Kategorinya sudah kriminal tingkat tinggi, sudah pelanggaran HAM yang sangat tinggi,” ujarnya.
Muhsin menegaskan, apa pun yang terjadi pihaknya akan terus bertahan sampai semua tuntutan terpenuhi.
“Kita akan bertahan sampai rakyat berhasil mengambil alih kedaulatannya. Apa pun yang terjadi rakyat akan bertahan. Kita lihat nanti saja, yang penting kita berjuang niat untuk mengambil alih hak rakyat, dan ini sedang terjadi sebuah kejahatan, sebuah angkara murka yang menodai dari pada negara yang berdaulat Republik Indonesia,” katanya. (ase)
