- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengibaratkan operasi yustisi atau kependudukan, layaknya konsep apartheid atau pemberian perlakuan yang tidak sama kepada masyarakat berdasarkan identitas bawaan mereka.
Menurut Anies, hal itu menjadi salah satu sebab Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinannya saat ini, tidak akan menggelar operasi yustisi terhadap masyarakat pendatang di Jakarta usai Idul Fitri 1440 H.
"Ingat masa apartheid dulu, mungkin dianggap normal, orang dibedakan berdasarkan warna kulit. Ada masa itu dianggap normal. Ada juga masa dulu, memilah orang berdasarkan KTP itu dianggap normal. Itu enggak normal," ujar Anies usai meninjau pelayanan di Puskesmas Kalideres, Jakarta Barat, Senin, 3 Juni 2019.
Anies yang merupakan mantan Mendikbud ini menyampaikan, di bawah kepemimpinannya, Pemprov DKI hanya akan meminta warga pendatang untuk melapor ke perangkat pemerintahan setempat. Hal itu merupakan prosedur lazim, juga tidak akan memberatkan para pendatang. "Warga silakan lapor kalau datang ke DKI," ujar Anies.
Anies juga mengemukakan, selama seseorang merupakan WNI, mereka bebas untuk datang hingga tinggal di Jakarta. Anies menegaskan Pemprov DKI tidak akan sampai memeriksa KTP para pendatang di terminal-terminal layaknya pemeriksaan paspor di bandara internasional.
"Semuanya, warga negara Indonesia, berhak untuk bergerak ke mana saja selama mereka berada di wilayah Indonesia. Kan di Indonesia kalau bergerak enggak perlu paspor," ujar Anies.
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Anies Ungkit Pilpres 2024 Banyak Catatan
Anies Baswedan mengatakan bahwa masih ada banyak pesan dari MK usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan KPU sebagai capres cawapres terpilih
