- VIVA.co.id/ Shintaloka Pradita Sicca.
VIVA – Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menuding ada praktik politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI. Taufik meminta kepada PSI agar buka suara dan menunjukkan bukti yang dimiliki terkait tudingan tersebut.
"Kita kan baru dengar-dengar saja. Disuruh buktiin saja. Saya kira setujulah untuk diawasi, saya setuju diawasi. Kemudian harus dibuktiin jangan cuma ngomong gitu loh," kata Taufik, Selasa 16 Juni 2019
Taufik juga mengaku sempat diberikan pertanyaan oleh awak media terkait masalah tersebut pada bulan lalu, namun dia mengatakan tidak mengetahui hal itu. Taufik berharap apabila ada praktik politik uang, langsung ditangkap saja oknum pelakunya, agar jelas siapa yang melakukan praktik pelanggaran tersebut.
Taufik juga membantah tudingan PSI yang mengatakan politik uang tersebut terjadi agar sidang DPRD DKI untuk pemilihan wagub kuorum. Taufik tegas menyatakan Gerindra tidak menerima praktik politik uang apapun motifnya, dan Dia berani menjamin hal itu.
Menurut Taufik, untuk hadir dalam sidang DPRD, itu merupakan kewajiban anggota. Maka dari itu, tanpa ada praktik politik uang, seluruh pimpinan dewan wajib untuk hadir.
"Ngapain dibayar buat kuorum. Ini kan soal pemilihan, soal tanggung jawab, kesadaran. Masak sih dikasih uang. Saran saya kan memang bulan lalu saya ngomong itu PSI kalau punya nama bunyiin saja. Dia bilang Khawatir terbawa-bawa, saran saya bunyiin kita suport gitu loh," ujar Taufik.
Jika memang terbukti ada yang melakukan politik uang, Taufik siap untuk mendukung agar pelaku diproses hukum.
"Kita support dong, kita support supaya diproses. Cuma saya bilang kalau ditanya saya enggak paham tapi kalau ada itu proses. Nah jangan dibiarin, akhirnya apa kalau dibiarin kan yang jelek seolah seluruh institusi dewan itu begitu kan jadi jelek. Saran saya bunyiin dong ayo kita proses. Saya sebagai ketua Gerindra akan mensuport itu," ujarnya
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia menuding, ada praktik politik uang di DPRD DKI Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.
