Tidak Hanya Jenderal Idham Azis, 3 Kapolri juga Sowan ke PBNU

Serah terima jabatan Kapolri dari Tito Karnavian ke Idham Azis di Depok, Jawa Barat.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

VIVA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dalam rangka silaturahmi yang sudah menjadi tradisi.

GP Ansor Ungkap Makna Gowes 90 KM, Simbol Perjuangan Menuju Indonesia Emas 2045

“Saya datang untuk bersilaturahmi. Ini sudah menjadi tradisi yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya," katanya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019.

Menurut Idham, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendeta Gilbert Olok-olok Salat dan Zakat, PBNU: Kami Umat Islam Diajarkan untuk Menahan Emosi

Sebab selama ini institusi Polri juga merasakan betapa besarnya bantuan yang diberikan oleh NU untuk bersama-sama membawa Indonesia menuju ke arah lebih aman, tentram, dan tertib.

“Polri tidak mungkin bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman di PBNU,” tegas Idham.

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor yang Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan sudah sewajarnya NU bersama Polri selalu bergandengan tangan memperkuat civil society atau struktur sosial dan memperkuat pilar bangsa.

“Jadi bukan hal yang baru. Pak Tito Karnavian begitu diangkat menjadi Kapolri sejak jadi Kapolda Metro Jaya juga sering ke sini. Pak Sutarman juga, Pak Timur Pradopo,” papar Said Aqil. Sutarman dan Timur Pradopo adalah Kapolri pendahulu Tito Karnavian.

Menurutnya, negara besar seperti apapun kuat tentu harus memperkuat juga civil society. Tanpa itu, maka struktur sosial akan rapuh. Misalnya, Timur Tengah tidak memiliki struktur sosial tapi yang ada cuma suku dan partai politik.

“Kita ada NU dan Muhammadiyah. Kita ini struktur sosial yang non-politik praktis. Tapi politik kebangsaan," tegas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya