APBD Belum Rampung, Kemendagri Ancam Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Galih Pradipta

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta terancam tak digaji selama enam bulan. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri mewanti-wanti agar Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 segera ditetapkan.

img_title Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi & Potensi Daerah, bank bjb Raih Outstanding Regional Economic Development Award dari CNBC

Pemerintah pusat memberi tenggat hingga 30 November 2019 agar APBD disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Jika tidak dilakukan atau molor, pemerintah berencana menjatuhkan sanksi kepada kedua lembaga tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin dikutip dari VIVAnews, Jumat, 22 November 2019.

img_title Tak Hanya Benahi Tanah Abang, Pramono akan Atasi Persoalan Premanisme, Parkir Liar hingga Peredaran Obat

Syarifuddin menjelaskan, aturan batas pengesahan APBD sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sanksi penundaan gaji selama enam bulan.

Namun, sanksi tak ujug- ujug diambil. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi terlebih dulu untuk mengetahui penyebab keterlambatan.

img_title Pramono Anung Buka Suara soal Banyak Prajurit TNI Dikerahkan ke Jakarta

"Kalau pengenaan sanksi ada tim lagi dari Inspektorat Jenderal Dalam Negeri yang memeriksa dan evaluasi apa penyebabnya. Jadi kalau katakanlah kepala daerah penyebabnya, nah yang kena sanksi kepala daerahnya," ucapnya.

“Tapi kalau Inspektorat menilai yang memperlama itu DPRD-nya, ya DPRD-nya yang kena sanksi. Jadi gitu prinsipnya. Bukan serta-merta tak digaji. Sebab, APBD itu anggaran mengikat,” tambahnya.

Menurut Syarifuddin, sedianya, pemerintah daerah diberi waktu untuk menyusun anggaran, mulai dari perencanaan sampai pembahasan dengan legislatif. Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) diberikan waktu maksimal 6 minggu untuk diterima DPRD sebelum selanjutnya dibahas lagi lewat R-APBD.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Oleh karenanya, ia menyebut, waktu luang yang disediakan digunakan untuk semaksimal mungkin merampungkan penyusunan anggaran tersebut.

"Jadi yang saya ingin katakan bahwa dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo

Pengalaman Pramono 15 Tahun di Istana Jadi Sorotan, Gubernur DKI: Garis Tangan

Pengalaman Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selama 15 tahun berkarier di Istana Negara menjadi sorotan publik. Hal ini usai Pramono menceritakan perjalanan

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut