- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI melakukan pemotongan atas sejumlah ajuan anggaran di APBD DKI 2020 guna menutupi defisit yang ditemukan.
Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, mengaku ajuan yang dipotong antara lain yang terkait program rumah DP Rp0, hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
"Kita 'serut' dari anggarannya. Mana-mana saja yang bisa diefisiensikan," ujar Pras, sapaan Prasetio, usai paripurna kesepakatan KUA-PPAS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
Ia menyampaikan, hingga rapat Badan Anggaran (Banggar) terakhir Rabu kemarin, 27 November 2019, masih ada defisit sekitar Rp1,385 triliun. Anggaran pinjaman daerah untuk program rumah DP Rp0 diefisiensi sekitar Rp1,5 triliun dari ajuan Rp2 triliun.
"Ternyata pas kita pertemukan dengan Banggar, eh, bisa menyerut lagi (ajuan anggaran rumah DP Rp0)," ujar Pras. Ia juga mengemukakan bahwa ajuan revitalisasi TIM, terutama pembangunan hotel, dipotong dari Rp600 miliar menjadi Rp200 miliar.
Angka ajuan APBD DKI 2020 akhirnya disepakati pada Rp87,95 triliun, dan diyakini proporsional membiayai program-program di tahun depan. "(Dari pemotongan-pemotongan) akhirnya kita surplus. (Anggaran) kembali lagi ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), komisi untuk dipakai lagi," ujar Pras.
Komentar Jakpro
Sementara itu, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membuat rencana alternatif usai DPRD DKI memotong anggaran pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.
Menurut Sekretaris Perusahaan Jakpro, Hani Sumarno, rencana alternatif lalu akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham perusahaan.
"Kami sekarang, baru terima (pemotongan anggaran) kemarin sore. Kami perlu buat alternatif (revitalisasi TIM) seperti apa, nanti dilaporkan," ujar Hani, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis, 28 November 2019.
Ia juga menyampaikan, sekalipun menjadi pihak yang merevitalisasi TIM, Jakpro hanya melaksanakan tugas dari Pemprov DKI. Jakpro menunggu sikap terbaru dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pemotongan anggaran tersebut.
Hani juga mengaku belum bisa membuka ke publik terkait alternatif yang dirancang. Jakpo juga masih membahas secara internal karena pemotongan dilakukan Rabu kemarin. "Belum ada hasil akhir. Baru kemarin dipotong, lalu kami bawa ke manajemen untuk kemudian dilakukan perubahan," tuturnya.
