- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Subsidi transportasi di DKI Jakarta menjadi salah satu anggaran yang dipotong akibat defisit dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD DKI 2020.
KUAPPAS dengan nilai Rp87,95 triliun ini telah disepakati Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI dalam paripurna, Kamis, 28 November 2019.
"Untuk PSO (public service obligation atau subsidi) TransJakarta memang hitungan awal Rp4,2 triliun. Berdasarkan proyeksi kami bahwa dengan diambil sekitar Rp1 triliun, maka sisa anggaran subsidi masih ada sekitar 76 persen," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.
Ia menyampaikan bahwa pemotongan subsidi hanya dilakukan untuk TransJakarta saja. Sementara moda transportasi lain seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT), tidak mengalami pemotongan.
Syafrin juga mengemukakan pemotongan semata-mata strategi efisiensi menyikapi defisit anggaran. Operasional TransJakarta tahun depan tetap disubsidi penuh pada tiga triwulan awal.
"Kami harapkan ini (anggaran 76 persen) bisa menutup PSO kita sampai bulan Oktober 2020," ujar Syafrin. Ia mengungkapkan subsidi sisanya ditargetkan dipenuhi pada APBD Perubahan DKI 2020.
Dengan demikian TransJakarta bisa selalu menjadi moda transportasi terjangkau, dengan tiket hanya Rp3.500 per perjalanan. "Kita harapkan pada APBD-P 2020 kekurangan Rp1 triliun itu bisa kita anggarkan," ujar Syafrin.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan pemotongan atas sejumlah ajuan anggaran di APBD DKI 2020 guna menutupi defisit yang ditemukan.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengaku ajuan yang dipotong antara lain yang terkait program rumah DP Rp0, hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
"Kita 'serut' dari anggarannya. Mana-mana saja yang bisa diefisiensikan," ujar Pras, sapaan Prasetio, usai paripurna kesepakatan KUA-PPAS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
Ia menyampaikan, hingga rapat Badan Anggaran (Banggar) terakhir Rabu kemarin, 27 November 2019, masih ada defisit sekitar Rp1,385 triliun. Anggaran pinjaman daerah untuk program rumah DP Rp0 diefisiensi sekitar Rp1,5 triliun dari ajuan Rp2 triliun.
"Ternyata pas kita pertemukan dengan Banggar, eh, bisa menyerut lagi (ajuan anggaran rumah DP Rp0)," ujar Pras. Ia juga mengemukakan bahwa ajuan revitalisasi TIM, terutama pembangunan hotel, dipotong dari Rp600 miliar menjadi Rp200 miliar.
Angka ajuan APBD DKI 2020 akhirnya disepakati pada Rp87,95 triliun, dan diyakini proporsional membiayai program-program di tahun depan.
"(Dari pemotongan-pemotongan) akhirnya kita surplus. (Anggaran) kembali lagi ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), komisi untuk dipakai lagi," ujar Pras.
