Gerindra: Survei Penanganan Banjir Upaya Jatuhkan Anies

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M. Syarief.
Sumber :

VIVA – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M. Syarief, menyebut hasil survei Indo Barometer terkait tingkat kepuasan publik terhadap penanganan banjir di Jakarta sebagai upaya untuk menjatuhkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Tim Hukum Anies-Cak Imin Optimis Gugatan Soal Hasil Pilpres 2024 di MK Bisa Dikabulkan

Dalam survei Indo Barometer, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai responden lebih bisa mengatasi banjir Jakarta dengan 42,0 persen. Kemudian, mantan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebesar 25 persen, dan Anies di posisi terakhir hanya 4,1 persen, serta tak mengetahui 28,9 persen.

"Saya bisa mengatakan survei ini bagian dari upaya menjatuhkan Pak Anies. Nyaris Anies jatuh dengan isu banjir," kata Syarief seperti dikutip dari tvOne pada Kamis, 20 Februari 2020.

Surya Paloh Restui Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024, Begini Respons PKB

Dia mengkritik sampel responden yang diambil oleh Indo Barometer. Dia menilai responden yang dipilih tidak tepat sasaran karena survei itu dilakukan di 34 provinsi. 

"Saya minta konfirmasi kepada Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari) sebagai panglimanya survei. Itu katanya respondennya 34 provinsi, warga di 34 provinsi wong (survei) DKI kok ditanya. Gak nyambung," ujarnya.

KPU: Tambahan Alat Bukti dari Kubu Anies dan Ganjar Tidak Sesuai Fakta

Seperti diketahui, survei Indo Barometer dilakukan pada 34 provinsi dengan jumlah responden 1.200, dan margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode penarikan sampel adalah multistage random sampling, dan pengumpulan data pada 9-15 Januari 2020 dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. 

Di samping itu, Syarief mengatakan terjadinya banjir di beberapa tempat yang tak biasa tergenang tentu ada sebabnya. Di antaranya pengerukan sungai yang menjadi kewenangan pusat, sehingga tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Responden survei juga seharusnya menanyakan kinerja Pemerintah Pusat dalam penanganan banjir. 

"Banjir di Jakarta sangat kompleks, harusnya penanganan banjir bukan hanya DKI. Maka, responden juga ditanya pemerintah pusat. Variabelnya ditanya cakupan wilayah banjir dan durasinya," jelas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya