- VIVA.co.id/ Ade Alfath
VIVA –Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD DKI menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus mempercepat rencana untuk meningkatkan sistem e-budgeting.
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Syarif, peningkatan sistem yang direncanakan usai ditemukannya sejumlah ajuan janggal di usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, harus siap untuk perancangan APBD 2021.
"Itu (rencana peningkatan e-budgeting) bagus. Saya sih mungkin minta dipercepat lah ya," ujar Syarief di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
Syarief menyampaikan, tahapan perancangan APBD DKI 2021 akan dimulai pada April 2020. Sistem harus dipastikan siap sehingga tak ada lagi ajuan janggal di APBD 2021. "Sebelum penganggaran 2021 harus sudah siap," ujar Syarief.
Menurut Syarief, Gerindra mendukung rencana Anies meningkatkan sistem yang merupakan peninggalan pemerintahan DKI periode sebelumnya. Anies sempat menuding tidak sempurnanya sistem adalah penyebab ajuan janggal seperti lem aibon Rp82 miliar, masuk ke usulan APBD 2020. "Bagus dong (rencana peningkatan), Pak Anies sudah pakai (e-budgeting) dua tahun," ujar Syarief.
Sebelumnya diberitakan, Anies menjanjikan sistem penganggaran elektronik, e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI, tak akan dilanjutkan lagi penerapannya. Menurut Anies, sistem yang pertama kali diterapkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan teknologi terbaik untuk digunakan dalam penyusunan APBD.
"Saya tidak akan meninggalkan ini (e-budgeting) ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena kalau saya menerima warisan nih, sistem ini (dari gubernur DKI sebelumnya). Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya, agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Tidak Hadir, MK Sebut Caleg Gerindra dan Nasdem Tidak Serius: Dianggap Tidak Dilanjut Lagi
Mahkamah Konstitusi, MK mulai menggelar sidang perdana terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) hasil Pileg 2024. Agenda Senin ini mendengarkan permohonan pemohon
