VIVAnews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) periode 2010-2030.
Rancangan ini sebenarnya telah diserahkan ke DPRD DKI pada Desember 2009. Namun karena masih ada problematika, maka harus disempurnakan lagi. Jika pembahasannya sudah tuntas, rencananya Raperda RTRW segera dilakukan pembahasan ditingkat nasional.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan meskipun mekanisme penerbitan Perda RTRW DKI 20 tahun mendatang masih panjang, Pemprov DKI telah menetapkan bahwa Raperda ini harus dapat disahkan tahun ini.
Sebab, setelah Raperda itu disahkan, Pemprov DKI masih harus menyusun penjabaran detail Perda RTRW melalui Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kecamatan dalam waktu satu tahun. Sebab, Perda RDTR tingkat kecamatan inilah yang nanti menjadi aturan bagi penerbitan izin pembangunan di kota Jakarta.
Triwisaksana menambahkan sasaran utama penataan ruang yang diatur dalam Perda itu, di antaranya berkaitan dengan pembangunan bendungan raksasa yang difungsikan untuk mengamankan Jakarta dari potensi kenaikan air pasang yang relatif tinggi di wilayah Utara Jakarta.
“Ini akan dituangkan dalam rencana teks dan pasal yang mengikat,” katanya.
Tak hanya itu, Perda itu nantinya juga akan melarang pembangunan unit rumah dengan luas hingga satu hektar dan akan dialihkan ke daerah penyangga. Dengan pengurangan kebijakan itu, maka diharapkan ruang terbuka hijau di Jakarta bisa bertambah.
Diharapkan dengan penerapan RTRW yang baru ini, maka wajah kota Jakarta menjadi lebih modern dan teratur.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Nurfakih Wirawan menambahkan fokus utama penyusunan RTRW DKI Jakarta dalam periode 20 tahun ke depan yaitu perbaikan tata ruang melalui penataan transportasi publik dengan sistem transit oriented dan integral.
Dengan begitu, pembangunan transportasi publik seperti terminal bus dan stasiun akan diarahkan pada kawasan khusus untuk transportasi yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi dan bersifat hemat lahan.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
