Bambang Widjojanto Bandingkan TGUPP dengan KSP di Istana

Ketua TGUPP, Bambang Widjojanto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Reza Fajri

VIVA - Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI bidang pencegahan korupsi, Bambang Widjojanto, membandingkan institusi yang membantu Anies Baswedan itu dengan Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan.

Ridwan Kamil Tegaskan jika Maju Pilkada Jakarta Tidak Bergantung Keputusan Anies Baswedan

Menurut BW, sapaan Bambang, kedua institusi sama-sama dibiayai oleh anggaran negara, yaitu APBN untuk KSP, juga APBD untuk TGUPP.

"KSP pakai dana APBN atau dana presiden? Sama (sama-sama anggaran negara). Artinya, treatment-nya (antara TGUPP dan KSP) harus sama," ujar BW di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

PDIP Sebut Wacana Pasangkan Anies-Ahok di Pilgub Jakarta Gembos

BW menyampaikan, sekalipun didanai APBN, keberadaan KSP tidak pernah dipersoalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BW menilai, hal serupa seharusnya terjadi juga di DKI, di mana DPRD DKI tidak seharusnya mempersoalkan TGUPP.

"Saya tuh cuma menuntut equality (kesamaan perlakuan antara TGUPP dan KSP)," ujar BW.

Terpopuler: Polisi Seret Istri Usai Ketahuan Selingkuh, Kerugian Korupsi Timah jadi Rp 300 Triliun

BW juga mengemukakan, baik pembentukan TGUPP juga KSP, merupakan inisiatif kepala eksekutif, yaitu gubernur dan presiden. Jika keberadaan KSP di Istana tidak dipersoalkan, hal serupa harus berlaku juga terhadap TGUPP di DKI.

"Pernah enggak sih ada sejarahnya otoritas dari eksekutif untuk membentuk utilitas force dia itu kemudian dipertanyakan?" ujar BW.

Diketahui, anggaran TGUPP DKI yang diusulkan Rp19,8 miliar, dipotong DPRD DKI menjadi hanya mencukupi untuk 50, dari sebelumnya 67 anggota. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyampaikan TGUPP justru menghambat penyerapan anggaran oleh dinas-dinas karena memiliki kewenangan memantau serapan anggaran.

"Ini TGUPP sudah (menyentuh) SKPD. Akhirnya apa? Terjadi kegalauan, SKPD tidak berani menyerap anggaran," ujar Pras, sapaan Prasetio dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. (ase)

Ketua Komisi C DPRD Kota Batu (dua dari kiri) Khamim Tohari saat mendatangi rumah duka.

Perundungan Siswa SMP di Kota Batu Berujung Meninggal Dunia, Dewan Ikut Turun

DPRD Kota Batu menyoroti kasus perundungan hingga menyebabkan salah satu pelajar SMPN 2 Kota Batu berinisial R, warga Jalan Bromo, Kelurahan Sisir, Batu, meninggal dunia.

img_title
VIVA.co.id
1 Juni 2024