- VIVAnews/ Eduward Ambarita
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengungkap bahwa DKI, akan memanggil penyelenggara festival musik EDM (electronic dance music) Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019. Menurut Anies yang juga mantan Mendikbud ini, pemanggilan, dilakukan sebagai cara DKI dan penyelenggara DWP bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan komitmen yang disepakati.
"Akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukkan, ini komitmennya, dibandingkan dengan kenyataannya," ujar Anies di sela-sela meninjau pangan di Food Station Tjipinang Jaya, Cipinang, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.
Anies menyampaikan, selama penyelenggaraan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, akhir pekan lalu hingga awal pekan ini, jajaran DKI, mengawasi pelaksanaan acara secara langsung. Temuan-temuan selama acara berlangsung lalu akan ditunjukkan kepada penyelenggara acara.
"Tim kita berada di lapangan untuk memantau, dan terkumpul data-data," ujar Anies.
Anies juga mengemukakan, ia, belum mau mengungkap temuan-temuan DKI selama acara. Temuan akan ditunjukkan dulu ke penyelenggara DWP, lalu menjadi bahan evaluasi atas penyelenggaraan rutin festival musik tahunan di ibu kota itu.
"Penyelenggara sudah memiliki komitmen sebelum penyelenggaraan. Mereka menandatangani komitmen itu," ujar Anies.
Sebelumnya diberitakan, Anies juga mendapat teguran keras dari Front Pembela Islam (FPI). Penyebabnya ada dua. Pertama karena Anies mengizinkan penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar di Kemayoran dan juga penghargaan kepada diskotek Colosseum.
Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan, harusnya Anies tidak mengeluarkan kebijakan yang dianggapnya maksiat friendly.
"FPI memprotes keras atas berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sangat memberikan peluang, memfasilitasi berbagai kemaksiatan dan pesta pora serta hura-hura semata," ujar Munarman dalam siaran persnya di Jakarta, Senin 16 Desember 2019.
