PP dan BPPKB Bogor Berdamai, Bima Arya Janji Bakal Berdayakan Ormas
- Muhammad Aprian Romadhoni/VIVAnews.
VIVA – Wali Kota Bogor Bima Arya bersama jajaran Muspida Kota Bogor menggelar mediasi hari ini guna menyelesaikan perselisihan antara dua kelompok organisasi masyarakat (ormas), BPPKB dan Pemuda Pancasila yang bentrok kemarin. Mediasi ini menghadirkan dua pimpinan ormas yang terlibat bentrokan tersebut.
Pertemuan tersebut berlangsung cair. Tampak hadir Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Bogor Benninu Argoebie, Ketua Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten DPC Bogor Enung Sutisna. Keduanya bersepakat damai dan meminta para kadernya untuk tidak melakukan aksi-aksi lanjutan.
Perdamaian tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser, Dandim 0606/Kota Bogor Kolonel Arm Teguh Cahyadi dan Wadan Denpom III/1 Bogor Mayor CPM Raindy serta Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor Dadang Sugiarta.
“Ada Kang Ben dari PP dan Abah Enung dari BPPKB untuk sekali lagi memperkuat kebersamaan kita. Kami sepakat untuk menganggap selesai semua. Meski ada persoalan-persoalan di bawah nanti akan dibicarakan bersama-sama. Ada kesepakatan ke depan juga, silaturahminya akan diperpanjang lagi, akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya,” kata Bima di Bogor, Selasa 21 Januari 2020.
Meski sudah kondusif, lanjut Bima, para Muspida dan jajarannya akan terus siaga untuk mengantisipasi letupan-letupan yang dilakukan oleh provokator. Ia juga meminta kepada warga untuk tidak lagi menyebarkan video-video peristiwa yang sudah berlalu.
“Kita berharap instruksi pucuk pimpinan ormas ini sampai betul ke tingkat ranting di bawah. Jadi, ini kita kembali ke titik nol lagi. Jadi kalau ada video yang beredar jangan disebarkan kembali. Sebarkanlah video-video perdamaian seperti ini, semangat yang positif dan inspiratif ini. Masyarakat juga jangan terprovokasi,” jelasnya.
Bima Arya juga meminta Kesbangpol untuk melakukan konsolidasi semua ormas untuk fokus pada pembinaan, hingga merapikan administrasinya.
“Ini bukan soal cabut mencabut, tapi ormas harus dibina agar lebih berdaya lagi. Lalu PR jangka panjang adalah bagaimana kita berbicara pemberdayaan ormas. Ormas ini harus bisa berperan yang lebih strategis, harus sama-sama bisa membuat peran yang berarti untuk pembangunan daerah,” katanya.
