- tvOne
VIVA – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono merespons pernyataan resmi dari pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai banjir di terowongan atau underpass Kemayoran. Mengenai polemik banjir di Kemayoran yang menyebut wewenang pemerintah pusat agar tidak dijadikan polemik. Heru meminta pemerintah daerah dan pusat bersinergi demi kepentingan menangani banjir.
Sebelumnya diketahui, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut bahwa banjir di underpass Kemayoran merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru kepada wartawan, Minggu 26 Januari 2020.
Heru yang juga bekas pejabat di Pemerintah Jakarta mengatakan, sinergitas mestinya diutamakan, ketimbang saling lempar masalah dan menyampaikannya ke media. Ia menyebut, pembangunan underpass Kemayoran merupakan keputusan bersama yang di dalammya terdapat pusat dan daerah.
"Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” kata Heru.
"Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” tuturnya.
Banjir tepatnya di Underpass Gandhi Kemayoran terjadi sejak kemarin, Sabtu 25 Januari 2020. Ketinggian air mencapai 2,5 meter. Air lambat surut disebut lantaran intensitas hujan yang tinggi serta pompa air yang tak berfungsi. (ren)
SYL Suka Belanja Baju di Mal Bareng Keluarga, Uangnya Reimburse Hasil Palak Pejabat Kementan
Mantan pejabat Kementerian Pertanian mengatakan Syahrul Yasin Limpo alias SYL sering belanja ke mal bareng keluarga biasanya dengan diawali makan bersama keluarga.
