- VIVAnews/Fajar GM
VIVA – Gubernur DKI Anies Baswedan kembali didemo oleh massa, Rabu, 19 Februari 2020. Kali ini, massa yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia (GJI) mendatangi Balai Kota DKI untuk protes kebijakan terkait revitalisasi Monas sampai Taman Ismail Marzuli (TIM).
Massa menyuarakan penolakannya. Sebagian dari massa bahkan saat aksi demo nekat meloncati pagar Balai Kota. Pantauan VIVANews, aksi massa ini memaksa ingin menemui Anies.
Penjagaan Balai Kota cukup ketat dengan pengerahan pengamanan dalam (pamdal) serta aparat kepolisian. Pun, massa yang sudah berhasil melompat, dijanjikan untuk dipertemukan dengan Anies.
Perwakilan massa, Sekretaris Jenderal GJI Boedi Djarot menyampaikan, revitalisasi Monas melanggar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995. Djarot mengaku tidak setuju juga karena revitalisasi, dilakukan dengan menebang hingga 191 pohon di sisi selatan Monas.
"Mereka melanggar Keppres Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Revitalisasi Monas. Itu tidak bisa, tidak ada kompromi untuk hal itu," ujar Djarot.
Djarot menyampaikan, revitalisasi TIM, justru merusak taman budaya yang dibangun di masa Ali Sadikin itu. Para seniman, juga budayawan TIM, banyak pula yang memprotes tindakan revitalisasi.
"Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, itu menyakitkan hati seniman dan budayawan, karena di situ rumah seni dan budayanya," ujar Djarot.
Meski sempat heboh, namun aksi ini juga sudah selesai. Massa di Balai Kota sudah membubarkan diri. Aksi massa sebelumnya pernah terjadi beberapa waktu lalu karena memprotes Anies terkait penanganan banjir di Ibu Kota.
Kebijakan Anies soal revitalisasi Monas dan TIM menuai polemik. Ada suara pro dan kontra. Untuk revitalisasi Monas, ada tujuan Pemprov DKI agar mengembalikan kawasan ikon Ibu Kota itu. Revitalisasi mencuat karena ada penebangan 190 pohon. Lalu, kejadian banjir beberapa waktu lalu.
Pun, dengan revitalisasi TIM yang disiapkan pembangunan hotel bintang lima. Kalangan seniman dan budayawan menolak rencana Pemprov DKI ini. Dari suara sejumlah Fraksi DPRD DKI menyarankan agar Pemprov DKI dan Jakpro menghentikan revitalisasi TIM.
