Kiara: Reklamasi Ancol Tak Berpihak pada Masyarakat Pesisir

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Susan Herawati
Sumber :
  • TvOne/ILC

VIVA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menolak keras seluruh kegiatan reklamasi yang dilakukan di Jakarta, termasuk reklamasi wilayah Ancol, Jakarta Utara yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kubu Prabowo-Gibran Sebut Pemilu Ulang Tak Ada di UU

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan komitmen yang terus dilakukan seluruh anggotanya terhadap siapapun gubernur yang memimpin rakyat di Jakarta.

Saat Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menjabat Gubernur Jakarta pada 2014-2017 dan menetapkan kebijakan untuk mereklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta, Kiara sudah melakukan penolakan.

Kubu Anies Tuding Pencalonan Gibran Tidak Sah, KPU: Mengada-ngada

"Dari awal kita konsisten, dari kawan-kawan di Teluk Jakarta termasuk juga di Tangerang menolak reklamasi," ujar dia dalam diskusi di acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

Menurut Susan, apapun bentuk reklamasi, tidak mencerminkan keberpihakan Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat pesisir yang hidupnya bergantung pada kekayaan alam bahari. 

Menkopolhukam Minta Semua Pihak Hormati Langkah Kubu Anies dan Ganjar Gugat Hasil Pemilu ke MK

"Mengutip tadi dalam debat (calon Gubernur DKI Jakarta 2017) Pak Anies reklamasi sebetulnya untuk siapa sih, karena ini tidak diperuntukkan untuk masyarakat bahari, apalagi juga buat kita," ungkapnya.

Karena itu, dia menegaskan, tidak ada ruang negosiasi apapun untuk melakukan reklamasi. Meskipun, alasannya untuk menyelesaikan masalah banjir Jakarta, seperti yang dikatakan Anies terkait manfaat reklamasi Ancol.

"Tidak ada ruang negosiasi sebenarnya, alasan terus-menerus ini untuk banjir, dan lain-lain ini lagu lama dan terus terang kita kelelahan sampai hari ini lagu itu terus diputar," ujar Susan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya