Polisi: Pemberian Tugas Tambahan Efektif Kurangi Pelajar Ikut Demo
- VIVA/Solihin
VIVA – Dalam mencegah para pelajar mengikuti aksi unjuk rasa, Suku Dinas Pendidikan memberikan tugas tambahan. Polisi pun menilai, penambahan tugas kepada pelajar cukup efektif mengurangi jumlah pelajar terlibat aksi-aksi demo.
“Kemarin kami sepakat dengan Sudin Pendidikan dan sekolah untuk memberikan tugas-tugas pada para pelajar. Hasilnya efektif, tepat sasaran, dan kita pun akan terus meningkatkan koordinasi ini, khususnya saat sebelum hari H (demo)," kata Wakapolres Metro Jakarta Selatan, Antonius Agus Rahmanto, Kamis, 22 Oktober 2020.
Baca juga: Ada Demo Omnibus Law Lagi, Hindari Kawasan Istana dan Jalan MH Thamrin
Agus menerangkan setelah dilakukan evaluasi di lapangan, angka pelajar yang terlibat demo cukup jauh menurun. Pada saat demo tanggal 8 dan 13 Oktober 2020 lalu, ada sekitar 288 pelajar yang diamankan. Namun, pada demo 20 Oktober 2020 hanya sedikit pelajar yang terlibat demo, paling banyak yang ditangkap yakni kelompok remaja pengangguran.
"Penurunannya drastis sekali, menurut evaluasi kami berkurang jauh. Dari hasil yang diamankan saja sewaktu demo 20 Oktober kemarin, hanya ada 10 pelajar," ungkap Agus.
Selain itu, Agus mengatakan, pihak kepolisian akan tetap terus melakukan pencegahan pelajar terlibat demo yang berkoordinasi dengan Sudin Pendidikan, sekolah, dan orangtua di Jakarta Selatan. Baik dengan pemberian tugas tambahan, absen sehari tiga kali di waktu pagi, siang, dan sore ataupun dengan kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat.
Sebelumnya, Suku Dinas Pendidikan bersama Polres Metro Jakarta Selatan mencegah keterlibatan pelajar dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dengan mewajibkan para peserta didik mengisi absensi pagi, siang dan sore.
Hal ini disampaikan Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Agustinus Agus Rahmanto, usai rapat koordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Selatan di Mako Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 16 Oktober 2020.
"Kita kumpul berdiskusi bersama Sudin Pendidikan, akhirnya kita sepakat ternyata kita paham dari Sudin sudah mempunyai alat warning (peringatan) dan pemberitahuan dari pihak sekolah maupun orang tua," kata Agus.
Agus menjelaskan, alur pencegahan yang disepakati dengan alur. Polisi akan memberitahukan kepada Sudin Pendidikan terkait adanya rencana aksi pada H-1.
Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Sudin Pendidikan untuk memberitahukan setiap sekolah dan juga orang tua murid.
"Sekolah akan memberikan tugas kepada para siswa dan absen pagi, siang dan sore. Plus orang tua juga memantau keberadaan anaknya," kata Agus.
Menurut Agus, keterlibatan para pelajar dari aksi demonstrasi menjadi perhatian publik terlebih aksi unjuk rasa berakhir ricuh.
Tak jarang para pelajar jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK tersebut hanya ikut-ikutan aksi tanpa mengetahui maksud dari aksi yang mereka lakukan.
Sejumlah pelajar yang diamankan hendak ikut aksi unjuk rasa mengaku ikut-ikutan aksi karena mendapat ajakan dari media sosial.
"Kalau yang demo buruh, itu kan harusnya massanya buruh, begitu juga yang demo mahasiswa. Pelajar ini kan belum mahasiswa dan bukan juga buruh," kata Agus.
Selama pengamanan aksi demonstrasi dari tanggal 7-13 Oktober 2020, Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 288 pelajar yang hendak ikut demonstrasi di Istana Merdeka.
Dari jumlah tersebut sebanyak 57 orang berasal dari 28 sekolah jenjang SMP dan SMA di wilayah Jakarta Selatan.
Agus menambahkan, fenomena pelajar ikut aksi demonstrasi diperkirakan meningkat. Polisi tidak bisa sendiri dalam melakukan pencegahan, namun perlu peran sekolah dan orang tua murid mengawasi.
Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan Joko Sugiarto mengatakan, pihaknya telah mewanti-wanti setiap sekolah untuk mencegah siswa ikut aksi demonstrasi.
"Jadi kita kirim kepada kepala sekolah dan intinya anak-anak tetap belajar dari rumah (BDR). Absennya pagi, siang dan sore. Absen dengan waktu tersebut tentunya terbatas harus di rumah," kata Joko.
Untuk mengoptimalkan waktu belajar di rumah, pihak sekolah juga memberikan tugas tambahan kepada seluruh siswa yang dilakukan di atas jam satu sampai selesai.
"Tugas itu juga disampaikan ke gurunya. Kemudian, kita berikan informasi juga ke sekolah agar disampaikan kepada ortu murid masing-masing," kata Joko.
Selain absesi, upaya pengawasan dilakukan lewat pertemuan secara virtual untuk SMP (kelas 7,8,9). Untuk yang SMA (kelas 10,11,12) perwakilan orang tua murid dan seluruh siswa.
"Artinya terjadi diskusi antara pihak sekolah dan orang tua murid," ujar Joko. (ase)
