- VIVA/Syaefullah
VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyangkal tudingan sebagian kalangan bahwa pemerintah provinsi tidak tegas alias tebang pilih terhadap pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Habib Rizieq Shihab.
Dia menjelaskan, secara umum aparat pemerintah sudah menindak orang-orang yang dianggap melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker, dalam kegiatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Ditemukan sedikitnya 37 orang tak mengenakan masker dan sebagian didenda serta yang lain dihukum bekerja sosial.
Khusus untuk penyelenggara kegiatan pernikahan putri Habib Rizieq, pemerintah bahkan sudah bertindak tegas, yakni menghukum membayar denda sebesar Rp50 juta. “Rp50 juta itu denda tertinggi, sesuai perda. Kami, sekali lagi, tidak pandang bulu demi menjamin keselamatan warga,” kata Riza dalam perbincangan dengan tvOne dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi, Selasa, 17 November 2020.
Selain penindakan sesuai peraturan, Riza mengklaim bahwa pemerintah sudah mengimbau massa atau jemaah Habib Rizieq agar tidak berkumpul dan membuat keramaian. Sebab, betapa pun sedikitnya kegiatan berkumpul itu berpotensi menjadi sarana penularan COVID-19.
Riza memahami antusiasme massa untuk menghadiri kegiatan keagamaan Maulid Nabi Muhammad di markas Front Pembela Islam di kawasan Petamburan. Namun, sebenarnya kegiatan berkumpul itu tetap dapat dihindari demi mencegah menimbulkan keburukan, yakni penularan COVID-19.
Tingkat ketaatan atau kecintaan terhadap Nabi Muhammad, dia mengingatkan, tidak diukur dari banyak atau sedikitnya orang dalam kegiatan Maulid. “Tapi meneladani Rasulullah dengan patuh dan disiplin [mempraktikkan protokol kesehatan]; Rasulullah adalah orang yang sehat dan bersih,” tuturnya.
Baca: Polemik Kerumunan Habib Rizieq, Nonaktifkan Anies Bergema di Twitter
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
