- VIVA.co.id/ Ade Alfath
VIVA – Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang terpuruk akibat COVID-19 dan banyaknya angka PHK, ternyata DPRD DKI berencana menaikkan anggaran anggota dewan hingga 6 kali lipat.
Hal itu terungkap foto yang beredar terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Tahun 2021. Dalam rancangan anggaran RKT itu, terbagi anggaran untuk beberapa kategori, yaitu pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung (1) dan (2) serta kegiatan sosialisasi dan reses.
Total anggaran per anggota dewan ditetapkan sebsar Rp8.383.791.000 pada 2021. Dengan demikian secara keseluruhan dari 106 anggota, anggaran yang akan dihabiskan dalam satu tahun Rp888.681.000.000.
Anggaran ini naik dibandingkan APBD 2020, di mana anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun.
Jika dijabarkan, dalam RKT 2021, pendapatan langsung per anggota dewan terdiri dari 10 kategori dengan total nilai Rp2.078.991.000 atau Rp2 miliar dalam setahun. Jika dirinci yang terbesar adalah tunjangan perumahan senilai Rp110 juta per bulan, disusul tunjangan transportasi Rp35 juta per bulan dan tunjgan komunikasi Rp21,5 juta per bulan.
Untuk pendapatan tidak langsung (1), nilainya per anggota dewan mencapai Rp1,72 miliar per tahun. Itu terdiri dari 7 kategori. Yang tertinggi adalah kunjungan luar provinsi senilai Rp80 juta per bulan, disusul tunjangan SOSPERDA Rp16,8 juta per bulan dan kunjungan dalam provinsi Rp14 juta per bulan.
Sedangkan Pendapatan tidak langsung (2) terdiri dari BIMTEK SEKWAN (luar daerah) Rp60 juta per tahun, BIMTEK Fraksi (luar daerah) Rp60 juta per tahun dan tunjangan reses Rp144 juta per tahun.
Terakhir, anggaran kategori kegiatan sosialisasi dan reses terdiri dari sosialisasi rancangan perda Rp40 juta per bulan, sosialisasi peraturan daerah Rp160 juta per bulan dan sosialisasi kebangsaan Rp80 juta per bulan. Lalu reses 3 kali setahun dengan total Rp960 juta. Dengan demikian, total anggaran per anggota per tahun adalah Rp8,38 miliar.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar, menanggapi rencana kenaikan anggaran itu. Dia menilai itu tidak tepat di tengah kondisi COVID-19.
Apalagi menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, selama pandemi ada lebih dari 190 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta, dan ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Angka pengangguran DKI Jakarta naik pesat karena pandemi. Dari 6,5 persen ke 11 persen.
“Angka-angka tersebut menunjukkan musibah ekonomi bagi DKI Jakarta. Jadi ini saat yang tepat bagi kita semua untuk bersolidaritas dengan saudara-saudara kita dan mengencangkan ikat pinggang. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit hari ini, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan,” jelas Michael. (ase)
Baca juga: Sedang Bertani, Seorang Wanita di Dompu Tewas Tersambar Petir
