- VIVA.co.id/ Ade Alfath
VIVA – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan aksi walk out ketika Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pandangan umum dalam rapat beberapa waktu lalu.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta, Yusuf, mengatakan bahwa aksi anggota dewan melakukan walk out itu merupakan hak dari para anggota.
"Terkait anggota DPRD walk out pada saat fraksi menyampaikan pandangan umum itu adalah hak dari setiap anggota dewan atas bersikap," kata Yusuf kepada VIVA di Jakarta, Rabu 16 Desember 2020.
Baca juga: Wali Kota Bekasi Tidak Melarang Perayaan Natal di Gereja
Mereka yang melakukan aksi walk out karena menganggap bahwa Fraksi PSI tidak konsisten dalam pembahasan kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta.
"Alasannya Fraksi PSI enggak konsisten dalam berpendapat dan memutuskan hasil rapat. Hasil rapat yang sudah disusun dan dirancang bersama-sama dan disepakati bersama sama 9 fraksi termasuk PSI, di ujung 1 fraksi yaitu PSI menyatakan sikap dan berbalik 180 derajat, menurut saya kurang elegant dalam berpolitiknya," kata Yusuf.
Untuk diketahui, saat itu Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Idris Ahmad, menyampaikan pandangan umum terkait terkait pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Para anggota DPRD DKI Jakarta saat itu ramai-ramai walk out dalam acara rapat. Awalnya anggota Fraksi Partai Golkar, Jamaludin meminta izin dan menyampaikan untuk keluar ruangan rapat. Kemudian, diikuti oleh anggota fraksi lainnya.
Jamaludin mengatakan, alasan keluar dari ruang rapat itu karena dia tidak menyukai inkonsistennya PSI dalam pembahasan yang ada di DPRD DKI Jakarta.
"Enggak kenapa-kenapa karena sudah tidak konsisten. Saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan mereka katakan kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," katanya.
Tentunya, aksi walk out para anggota DPRD itu buntut dari aksi PSI yang menolak soal kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) Anggota DPRD sebesar Rp888 miliar.
"Jadi begini, RKT itu sesuatu yang sudah diputuskan secara kolektif sudah diputuskan, karena apapun yang kita bilang benar selama itu sudah banyak bilang benar dia ikut menyatakan benar walaupun dia bilang tidak benar, tapi ini tidak ada yang namanya sikap menolak dari dia. Dia sudah menandatangani absensi daftar hadir, tidak menyatakan keberatan. Ketika ditanya, tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya," kata Jamaludin.
"Ini kan tidak konsisten, nah kami tidak mau nanti pandangan umum ini dibacakan kemudian dibantah lagi oleh partainya. Ya kan percuma saya dengerin. Kecuali dia sudah membawa mandat dari partainya bahwa ini sesuai dengan partainya," tambahnya. (ren)
