Klarifikasi William PSI Minta Naikkan Dana Bantuan Politik Rp20 Ribu
- VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengklarifikasi kabar yang menyebut bahwa dia meminta kenaikan dana bantuan partai politik atau banpol di DKI Jakarta.
William menegaskan bahwa rekaman suaranya yang beredar di publik itu tidak utuh. Karena, konteksnya saat membicarakan hal itu adalah ketika dirinya tengah mempertanyakan soal dana banpol, sebagaimana rekomendasi dari KPK dan LIPI.
"Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI, bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi," kata William dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 26 Desember 2020.
William menjelaskan, kajian KPK dan LIPI itu menyebut bahwa kenaikan dana banpol dapat menekan potensi korupsi. Meskipun, dia mengaku sadar bahwa wacana soal kenaikan dana banpol itu tidak untuk dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebab, pandemi COVID-19 memang telah menyebabkan pelemahan aspek pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, sehingga pembahasan terkait wacana kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah menurutnya menjadi tidak relevan.
Dia menegaskan, pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020.
"Dalam pandangan umum itu, PSI tidak mendorong kenaikan dana banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT (rencana kerja tahunan) ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap partai dan fraksi kami," ujar William.
Mengenai rekaman suara pada video yang beredar di publik itu, William menduga ada pihak tak bertanggung jawab yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta. Dia bahkan mendorong agar seluruh rapat di DPRD DKI Jakarta direkam, dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran.
"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi," ujarnya.
Diketahui, isu permintaan kenaikan dana banpol itu sempat beredar luas di media sosial, dalam bentuk rekaman video yang berisikan suara William. Dalam rekaman itu, William meminta kenaikan dana bantuan partai politik (banpol) menjadi Rp20 ribu per suara, dari sebelumnya Rp5 ribu per suara.
Dalam video tersebut dijelaskan bahwa rekaman itu diambil dalam sebuah rapat tertanggal 21 November 2020, antara DPRD dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol DKI Jakarta). Hal ini ramai menjadi perbincangan publik, mengingat PSI selama ini dikenal sebagai partai yang kerap mengkritik pemerintahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. (ren)
