- VIVA.co.id/ Syaefullah.
VIVA – Tahun 2020 menjadi tahun penuh kejutan buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies tak lagi jomblo di kepemimpinan Jakarta. Dia kini didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.
Pada tahun ini juga, kebijakan Anies dalam memerangi virus COVID-19 paling disorot. Wajar saja, DKI menjadi contoh dari daerah lain. Kebijakan Anies juga kerap kali bertentangan dengan pemerintah pusat. VIVA merangkum beberapa kebijakan Anies selama 2020, di antaranya:
1. Menko Airlangga Berang
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi salah mengambil dosis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebab, hal itu bisa mengguncang fundamental ekonomi RI di tengah pandemi saat ini.
Menurut dia, pernyataan Anies yang kembali melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total, sebagaimana pada Maret 2020, dinilai “overdosis” dalam menghadapi kenaikan tingkat positif pasien COVID-19.
"Sehingga kita tidak mengambil langkah-langkah yang katakanlah overdosis, dampaknya Jakarta bukan sebuah kota, Jakarta bukan hanya mencerminkan 20 persen, tapi pusat saraf perekonomian nasional. Sehingga apa yang diambil merefleksikan kebijakan nasional," kata Airlangga secara virtual, Minggu 13 September 2020.
Padahal, Airlangga menekankan, berdasarkan data ada, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Jakarta tinggi melampaui tingkat kesembuhan nasional. Bahkan, tingkat fatality rate atau kematian dari pasien yang terpapar virus jauh lebih kecil dibanding nasional.
2. Disemprot Budi Hartono
Orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono juga melakukan protes terhadap Presiden Jokowi, menolak tegas penerapan kebijakan penanganan virus Corona di Ibu Kota itu.
Surat tersebut diunggah oleh Peter Frans Gontha di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangan postingan surat itu, dia pun menginformasikan bahwa surat itu dari Budi untuk Jokowi.
"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada presiden RI September 2020," tulis Peter dikutip Minggu 13 September 2020.
Surat tertanggal 11 September 2020 tersebut berisi alasan lengkap mengapa penolakan itu disampaikan secara tegas. Ada pula solusi yang disarankan untuk Jokowi mengatasi penyebaran COVID-19 yang makin mengkhawatirkan di Indonesia.
Salah satu yang ditekankan Budi dalam surat itu adalah PSBB berpotensi tidak efektif diterapkan saat ini. Sebab hal itu melawan kehendak rakyat yang ingin tetap beraktivitas di era new normal dengan mematuhi protokol kesehatan Corona.
3. Krisis Lahan Kuburan
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 24 Desember 2020, kasus konfirmasi positif secara total di Jakarta sebanyak 169.775 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 152.491 orang dengan tingkat kesembuhan 89,8 persen.
"Dan total 3.146 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,9 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3 persen," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia.
Banyaknya warga Jakarta yang meninggal akibat COVID-19, tentunya hal ini sangat berdampak terhadap habisnya lahan kuburan khusus untuk jenazah COVID-19 tersebut.
Seperti halnya yang terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Pada September 2020 saja, lokasi itu semakin menipis. Lahan baru seluas 4.000 meter persegi yang disiapkan sebelumnya untuk pemakaman khusus untuk COVID-19 sebagaimana sudah digunakan tinggal menyisakan 600 lubang jenazah.
Menurut Imang Maulana, salah satu petugas pemakaman di TPU Pondok Ranggon, lahan baru yang dibuka oleh Sudin Bina Marga Jakarta Timur untuk jenazah COVID-19 sudah hampir habis.
"Ini lahan terakhir, bisa dikatakan lahan terakhir. Menurut informasi dari pimpinan juga itu, lahan untuk ke depan diperkirakan 600 jenazah lagi, kurang lebih 600 jenazah lagi, insya Allah," kata Imang saat ditemui di TPU Pondok Ranggon, Selasa, 29 September 2020.
4. Anies dan Riza Positif COVID-19
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria terkonfimasi positif COVID-19.
Berdasarkan hasil dari contact tracing Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Riza terkonfirmasi positif COVID-19 karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.
"Jadi, temuan positif COVID-19 ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekalipun," ujar Riza.
Begitu terkonfirmasi positif COVID-19, Ariza pun langsung menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya di Jakarta. Selama itu, yang bersangkutan banyak meminum vitamin, olahraga hingga istirahat yang cukup.
Hingga akhirnya, Riza sembuh dan negatif COVID-19 setelah menjalani hasil tes swab yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Artinya, selama dukan pekan menjalani isolasi mandiri sembuh dari Corona.
5. Pejabat DKI Meninggal karena Corona
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan pada 12 September 2020.
Saefullah pun menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit tersebut pada Rabu 16 September 2020.
Sementara itu, pejabat lainnya terkonfirmasi positif COVID-19, di antaranya yaitu:
1. Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, Reswan W. Soewaryo.
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Premi Lesari.
3. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Hendra Hidayat.
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati.
5. Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasruddin.
6. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah Idris.
7. Ketua TGUPP, Amin Subekti.
8. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI, Gumelar Ekalaya.
Namun, dari delapan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu kini sudah dinyatakan sembuh dan dapat menjalankan aktivitasnya.
6. Diperiksa Polisi
Kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat yang merupakan tempat tinggal Imam Besar FPI Habib Rizieq menyeret nama Anies Baswedan. Anies pun diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Dia diperiksa terkait pemberian izin keramaian di markas FPI saat pandemi Corona ini.
Akibat hal ini, Anies juga mencopot beberapa pejabat di bawahnya di antaranya, wali kota Jakarta Pusat yang memberikan izin atas acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan anaknya Habib Rizieq.
